Pemprov Lampung Bentuk Satgas Mitigasi dan Pengendalian Banjir

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat dimintai keterangan, Rabu (30/4/2025). Foto: Ria/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Lampung menggelar rapat koordinasi penanganan darurat bencana hidrometeorologi
yang berlangsung di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung, Rabu
(30/4/2025).
Rapat koordinasi tersebut mengundang beberapa
instansi vertikal hingga kepala daerah seperti Walikota Bandar Lampung,
Walikota Metro, Bupati Pesawaran, Pringsewu, Lampung Timur dan Lampung Selatan.
Saat dimintai keterangan, Gubernur Lampung Rahmat
Mirzani Djausal mengatakan, jika dalam rapat tersebut disepakati jika Pemprov
Lampung akan membentuk satgas mitigasi pengendalian banjir di Lampung.
"Kita berkolaborasi dengan pemerintah Kota
Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran dan instansi vertikal seperti BBWS,
BPJN, Danrem, BPN, Kepolisian. Kita akan membentuk satgas mitigasi dan
pengendalian banjir di Lampung kedepan," kata Mirza.
Mirza mengatakan jika satgas tersebut akan bekerja
secepatnya dan pada, Senin (5/5/2025) mendatang akan dilakukan reboisasi pada
lokasi bekas tambang ilegal yang ada di Kota Bandar Lampung.
"Senin mulai keruk-keruk, kemudian Senin mulai
tanam pohon atau reboisasi. Ada tiga gunung bekas tambang ilegal yang sudah
disita dan ini akan kita rapihkan semuanya," imbuhnya.
Selain itu ia juga meminta kepada Walikota Bandar
Lampung, Eva Dwiana, untuk segera melakukan penertiban terhadap bangunan ilegal
yang berdiri diatas saluran air.
"Saya menginstruksikan bu wali agar segera
merapikan saluran air yang tadinya 2 meter jadi 30 senti. Warga disana juga
agar segera disosialisasikan untuk segera dipindahkan," kata dia.
Ia juga mengatakan jika terdapat beberapa titik saluran
drainase yang ditemukan menjadi salah satu penyebab banjir dan hal tersebut
harus segera dilakukan penanganan.
"Tadi juga ditemukan beberapa titik yang
menyebabkan banjir dan ini tidak akan ditemukan kalau tidak bareng-bareng. Banjir
ini bukan hanya kesalahan pemerintah bukan hanya kesalahan masyarakat tapi ini
adalah kesalahan kita semua," tuturnya.
Sementara itu untuk di Kabupaten Pringsewu dan
Lampung Selatan ia mengatakan jika terdapat beberapa tanggung yang jebol.
Sementara di Pesawaran banyak ditemukan hutan yang gundul.
"Pringsewu kita lihat tanggul jebol maka ini
segera dibuat perencanaan untuk penanggulangannya. Kemudian di Pesawaran
permasalahan hutan gundul di Lampung Selatan ada 29 titik tanggul jebol,"
jelasnya.
Sementara itu Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana
mengatakan, jika pihaknya sejak sebulan lalu telah melakukan penertiban
terhadap bangunan liar yang berada diatas saluran air.
"Penertiban sudah kita lakukan dari sebulan
lalu dan insyaallah kalau pak gubernur sudah menginstruksikan begini walaupun
ada warga yang agak keras nanti camat akan turun kembali. Ini bukan intruksi
walikota saja tapi instruksi gubernur," kata dia.
Eva mengatakan jika setidaknya terdapat 400 bangunan
liar yang berada diatas aliran air dan 30 bangunan telah dilakukan penertiban.
"Sekitar 400-an dan sampai saat ini ada sekitar
30 rumah yang sudah kita tertibkan. Kita juga perbaiki langsung, misal diatas
drainase ada bangunan dapur ini kita buat didalam kita rapihkan lagi,"
jelasnya. (*)
Berita Lainnya
-
Polisi Gadungan Peras Wanita Warga Bandar Lampung, Ancam Sebar Video Syur Korban
Rabu, 30 April 2025 -
692 Peserta Tak Hadir UTBK-SNBT di Unila
Rabu, 30 April 2025 -
Pemprov Lampung Desak Pemerintah Pusat Tetapkan Harga dan Mutu Singkong Berlaku Nasional
Rabu, 30 April 2025 -
Beri Tali Asih, Walikota Bandar Lampung Lepas 1.500 Calon Jamaah Haji
Rabu, 30 April 2025