Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meninjau lokasi yang diusulkan oleh Pemprov Lampung untuk menjadi Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kota Baru, Jati Agung, Lampung Selatan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Lampung, Aswarodi mengatakan, jika peninjauan lokasi tersebut dilakukan oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum pada, Senin (21/4/2025) kemarin.

"Kemarin tim dari Kementerian PU yang berjumlah empat orang meninjau lokasi yang kita usulkan menjadi Sekolah Rakyat yang berada di Kota Baru dengan luasan 10 hektare," kata dia saat dimintai keterangan, Selasa (22/4/2025).

Aswarodi mengatakan jika peninjauan tersebut dilakukan guna memastikan kepastian alas hak yang dimiliki oleh Pemprov Lampung dan juga kondisi tanahnya.

"Jadi Kementerian PU ini mau memastikan terkait dengan hak tanah nya dan lahannya lahan kosong. Memang posisi nya sangat cocok karena dari sisi RTRW peruntukannya sudah pas untuk area pendidikan," ucapnya.

Selain itu ia juga memastikan jika tanah yang diusulkan tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Pemprov Lampung dan tidak dalam sengketa.

"Alas haknya sudah sertifikasi, tanah sedang tidak dalam sengketa juga. Untuk luasan tanah nya yang diminta itu 5 sampai 10 hektare, dan kita usulkan 10 hektare," tuturnya.

Menurut Aswarodi usai dilakukan peninjauan, tim akan melaporkan kepada Menteri PU dan Menterian Sosial. Jika disetujui maka Sekolah Rakyat mulai dibangun pada Agustus 2025.

"Setelah mereka meninjau dan memotret mereka akan sampaikan ke Kemensos dan PU untuk segera dipertimbangkan. Dari informasi tadi kalau di acc tahun ini di bangun di Juli atau Agustus," ungkapnya.

Ia mengungkapkan jika pihaknya juga mengusulkan lokasi lainnya untuk menjadi sekolah rakyat yang berlokasi di SMK Unggul Terpadu, Anak Tuha, Lampung Tengah.

"Untuk yang di SMK Unggul Terpadu akan ditinjau besok hari Kamis. Nantinya akan dipilih mana yang paling memungkinkan. Dan ini semunya full dari APBN, kita hanya diminta mengusulkan lokasi," jelasnya.

Seperti diketahui Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan jika ada sekitar 280 pemerintah kabupaten/kota telah mengusulkan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu terdapat 53 titik Sekolah Rakyat yang sudah selesai disurvei dan akan mulai beroperasi pada tahun ini. Persiapan rekrutmen guru juga sudah dimulai. (*)