Kupastuntas.co, Metro - Pemerintah Kota Metro terus berpacu untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di bawah kepemimpinan Wali dan Wakil Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso dan Dr. M. Rafieq Adi Pradana, strategi peningkatan pendapatan daerah kini menjadi fokus utama dalam menopang pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro, Syahri Ramadhan mengungkapkan bahwa perhatian serius pemerintah terhadap sektor pendapatan daerah bukan tanpa alasan.

Dengan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang telah menyentuh angka Rp1,08 triliun, sebanyak Rp367 miliar di antaranya berasal dari PAD atau sekitar 30 persen dari total anggaran.

“Memang Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro saat ini benar-benar sedang konsen dengan penerimaan daerah, khususnya dari sektor PAD,” ujar Syahri dalam wawancara di kantornya, Selasa (22/4/2025).

Menurutnya, kemandirian fiskal merupakan fondasi penting bagi pembangunan daerah yang tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemkot Metro telah menyusun peta jalan (roadmap) untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki.

Salah satu fokus utama Pemkot Metro adalah pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum dimaksimalkan secara optimal. Menurut Syahri, pihaknya tengah menyusun formula baru agar aset-aset tersebut bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD.

“Pemanfaatan aset daerah sudah berjalan, tapi sekarang kita godok lagi formulasinya. Kita evaluasi dan optimalkan, karena potensi di sana sangat besar,” jelasnya.

Selain itu, sektor pajak daerah juga menjadi penopang utama PAD Kota Metro. Tahun ini, kontribusi pajak daerah mencapai Rp74 miliar dengan kontribusi tertinggi berasal dari pajak restoran dan pajak air tanah yang menunjukkan tren peningkatan signifikan.

“Meskipun secara nominal kecil, namun pajak air tanah misalnya, pertumbuhannya sangat signifikan dan ini menunjukkan potensi yang menjanjikan jika dikelola dengan serius,” katanya.

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, BPPRD Metro juga mulai mendorong penggunaan sistem berbasis digital. Digitalisasi ini dinilai mampu mengurangi potensi kebocoran, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

“Kami manfaatkan teknologi informasi. Sistem digital bisa menutup celah kebocoran dan membuat proses lebih efisien serta transparan. Ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik,” ujarnya.

Langkah-langkah optimalisasi ini juga diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkup BPPRD. Syahri menekankan bahwa peningkatan kompetensi dan evaluasi pola kerja secara berkala adalah bagian tak terpisahkan dari strategi reformasi birokrasi di sektor pendapatan.

“Kompetensi SDM harus terus ditingkatkan. Selain komitmen, pola kerja juga perlu kita evaluasi agar selalu adaptif terhadap tantangan baru,” tambahnya.

Menariknya, sektor penyumbang terbesar PAD saat ini bukan berasal dari pajak daerah, melainkan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mencapai Rp300 miliar. Ini menunjukkan bahwa unit-unit layanan milik daerah memiliki potensi luar biasa jika dikelola secara profesional dan efisien.

"Kontribusi BLUD sangat besar. Ini artinya pengelolaan unit layanan seperti rumah sakit, pendidikan, dan lainnya bisa menjadi andalan PAD jika diberi ruang dan sistem yang mendukung,” kata Syahri.

Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan peningkatan PAD tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan komitmen dalam bentuk regulasi, sinergi antar lembaga, dan tentu saja peran serta aktif masyarakat

“Pemerintah perlu kebijakan yang kuat, harus dituangkan dalam regulasi. Tapi juga butuh keterlibatan masyarakat sebagai pembayar pajak dan pengawas. Gotong royong ini yang akan membawa kita ke arah kemandirian fiskal,” tandasnya.

Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kota Metro berharap mampu mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat dan sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah kota. (*)