Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung mengungkapkan bahwa Lampung menempati peringkat sepuluh nasional sebagai provinsi dengan tingkat keterjadian korupsi, dan untuk bidang pendidikan menempati peringkat empat nasional.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nani Ulina Kartika Nasution, saat diskusi kelompok terpumpun bertema pendidikan bersama Pemerintah Provinsi Lampung, di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Selasa (22/4/2025). 

Nina menegaskan bahwa raport merah ini merupakan Pekerjaan Rumah (PR) bersama semua pemangku kepentingan di Lampung.

"Kondisi ini mencerminkan bahwa masih ada tata kelola yang sangat perlu dibenahi,” ujar dia.

Nani mengatakan diskusi ini merupakan wujud komitmen untuk berkolaborasi dalam upaya menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah, khususnya bidang pendidikan di Provinsi Lampung.

Diskusi ini juga bertujuan untuk merumuskan strategi kolaboratif untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan program peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.

Nina berharap rekomendasi strategis dalam bentuk kebijakan yang diberikan oleh BPKP atas dasar pengawasan yang telah dilakukan dapat menjadi concern para kepala daerah dan diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian target kinerja untuk bidang pendidikan.

Dalam acara itu, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung M. Firsada menjadi pembicara utama (keynote speech) dalam upaya menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan BPKP di bidang pendidikan.

Firsada juga menyampaikan bahwa pembangunan Provinsi Lampung lima tahun ke depan akan berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Asta Cita Pembangunan Nasional, sesuai dengan visi Pemprov Lampung yaitu 'Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045'.

Ia menegaskan visi tersebut merupakan cita-cita yang harus diwujudkan bersama dan akan tercapai dengan kerja yang produktif, aktif, adaptif, inovatif dan kolaboratif. 

Firsada menjabarkan bahwa visi tersebut terbagi kedalam tiga misi cita yaitu Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif; Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif; dan Meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam cita yang ke-2 yakni Memperkuat Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Produktif, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung memiliki komitmen yang sama dan bersinergi.

"Termasuk dalam mewujudkan misi di sektor pendidikan, yaitu mewujudkan generasi cerdas, berakhlak dan berbudaya serta mendukung prestasi pemuda dan olahraga," tambahnya.

Firsada berpendapat sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan terdidik dengan baik merupakan salah satu kunci pencapaian kemandirian ekonomi. 

"Provinsi Lampung memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah dan letak geografis yang strategis serta berpeluang sebagai magnet investor untuk berinvestasi dalam mendorong peningkatan sektor-sektor unggulan di Provinsi Lampung," ujarnya. (*)