Kupastuntas.co, Lampung Tengah - Peringatan Hari Pertahanan Sipil (Hansip) tahun 2025 seharusnya menjadi momen refleksi dan penghargaan bagi para anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas). Namun, di Lampung Tengah, semangat perayaan tahun ini justru diwarnai oleh sorotan terhadap kebijakan pemotongan insentif bagi para pengabdi di tingkat desa.

Aktivis pemuda dan pemerhati kebijakan daerah, Rosim Nyerupa, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kondisi Linmas yang dinilainya belum mendapat penghargaan yang pantas atas peran strategis mereka di tengah masyarakat.

"Mereka ini orang pertama yang hadir saat kondisi darurat. Tapi ironis, justru insentifnya dipotong setelah kepala daerah dilantik,” ujar Rosim.

Ia menyoroti kebijakan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, yang menurunkan besaran insentif Linmas setelah resmi menjabat. Menurutnya, pemangkasan tersebut mencederai semangat pengabdian dan bertentangan dengan janji politik yang pernah disampaikan.

"Dulu ada 30 janji kerja, termasuk soal kesejahteraan aparatur kampung. Tapi realitanya, insentif Danton Linmas dipangkas dari Rp250 ribu menjadi Rp200 ribu, dan anggota Linmas dari Rp200 ribu turun jadi Rp150 ribu. Bukannya naik, malah turun,” jelasnya.

Rosim menyebut kebijakan tersebut tidak adil, mengingat tugas Linmas yang berat dan penuh risiko. Ia pun mendorong Pemkab Lampung Tengah untuk tidak hanya berhenti pada apresiasi simbolik, tapi juga menghadirkan perlindungan nyata.

"Setidaknya mereka mendapat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Itu bentuk penghargaan paling dasar,” tegasnya.

Menurut Rosim, Linmas bukan sekadar petugas berbaju hijau yang tampil saat upacara, melainkan garda sosial yang berperan aktif dalam berbagai situasi dari pengamanan TPS, penanganan bencana, hingga patroli lingkungan.

Sebagai informasi, sejak tahun 2002, Hansip resmi berganti nama menjadi Linmas, menandai pergeseran peran dari pertahanan sipil murni menjadi keterlibatan aktif dalam aspek sosial kemasyarakatan. Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, Linmas mengemban lima tugas besar yang hingga kini belum berbanding lurus dengan kesejahteraan mereka.

“Sudah waktunya pemerintah daerah memperlakukan Linmas dengan lebih serius. Jangan hanya dijadikan pelengkap seremoni tahunan,” tutup Rosim.

Hingga berita ini diterbitkan, saat dihubungi untuk dikonfirmasi terkait hal itu, Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, belum memberikan tanggapan. Pesan melalui pesan WhatsApp juga belum direspon. (*)