Kupastuntas.co, Lampung Barat -Sejumlah masyarakat mengeluhkan sikap pemerintah provinsi melalui Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) yang terkesan lamban dan hanya memanfaatkan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan berupa pemangkasan tumbuhan liar di sepanjang Ruas jalan Provinsi Pekon Balak-Suoh di Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan video berdurasi 4 menit 36 detik yang diterima Kupastuntas.co salah seorang warga Kecamatan Batu Brak protes terhadap para pekerja yang diutus pemerintah Provinsi untuk melakukan pemangkasan terhadap tumbuhan liar yang ada di sepanjang jalan Provinsi tersebut.

Protes dilakukan sebab, para pekerja tersebut melakukan pemangkasan satu hari setelah masyarakat Kecamatan BNS dan Batu Brak selesai melakukan gotong royong, padahal usulan untuk pemeliharaan ruas jalan tersebut sudah disampaikan sejak beberapa bulan sebelumnya karena kondisi badan jalan banyak yang hampir tertutupi semak.

"Siapa yang megang proyek (Pemangkasan Tumbuhan Liar), dari kapan mulai di kerjakan, selama ini kami warga lima pekon (Desa) merasa di bodoh-bodohi, sama (proyek) jalan ini, begitu kami selesai gotong royong baru dari Provinsi datang dan ini setiap tahun selalu begitu," kata warga Batu Brak dalam video yang diterima Kupastuntas.co, Rabu (19/3/2025).

Ia menilai, pihak provinsi selalu melakukan pemangkasan setelah warga selesai melakukan gotong royong terkesan agar pekerjaan yang dilakukan lebih ringan karena sudah lebih dahulu dikerjakan oleh warga. 

"Seharusnya jadwal (pemangkasan) itu harus tepat, jangan seperti ini, situ pemborong atau pengawas?, ini langsung dari PU Provinsi berarti?, setiap tahun pasti selalu begini, sampai lima pekon ini yang terlibat ini, setiap selesai gotong royong baru dana dari Provinsi turun," kata dia.

"Ini ada apa?, perlu dipertanyakan kedepan nya, makanya saya turun seperti ini dan saya bilang langsung ke situ (kamu) sebagai pihak ketiga, biar jelas biar saya juga punya laporan karena setiap selesai gotong royong (provinsi) masuk, ini makanya saya bilang kucing-kucingan," tegasnya lagi.

Warga mengaku tidak senang atas sikap pemerintah provinsi yang terkesan menyepelekan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. "Makanya saya tidak senang kalo kucing-kucingan kayak gini, kami di bodoh-bodohi selama ini," kata dia dengan nada kecewa.

Pihaknya berharap kedepan pemerintah provinsi melalui Dinas BMBK lebih bijak menggunakan anggaran pemeliharaan pemangkasan tumbuhan liar. "Jadi agar semua nya terjadwal, jangan kayak gini lagi, kan ada anggaran pemeliharaan nya gunakan dong, berapa anggaran nya," pungkasnya.

Sementara itu Agus warga lain juga mempertanyakan besaran anggaran pemeliharaan berupa pemangkasan tumbuhan liar tersebut, sebab setiap tahun tumbuhan liar itu hampir memakan sebagian badan jalan, kondisi tersebut sangat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan.

"Kami pengen tau berapa anggaran yang digelontorkan, kenapa harus sampai kucing-kucingan seperti ini, harus transparan dong, anggaran yang dikelola ini bersumber dari uang rakyat, maka harus jelas juga penggunaan nya. Kalau seperti ini masyarakat merasa dirugikan," jelasnya.

"Sudah ada anggaran nya dari masyarakat, tetapi masyarakat juga yang membersihkan tumbuhan liar yang seharusnya menjadi pekerjaan pemerintah, ini kan enggak adil. Masa mereka yang sudah dibayar datang kesini cuma kerja sedikit lalu foto-foto dan pulang. Kan gak bener," tandasnya. 

Sementara itu, salah seorang pengawas proyek pemangkasan tumbuhan liar di sepanjang jalan provinsi tersebut mengaku pihaknya hanya menjalankan perintah atasan. "Kemarin kan kami baru mau masuk, tapi nunggu perintah atasan, tapi masyarakat udah gotong royong," kata dia.

"Karena kalau untuk kawasan kami setahun sekali, ini kerjaan swakelola punya PU Provinsi, kalau mau ini (jelas) tanya aja ke provinsi, temui saja disana UPTD V, karena kemaren pas kami sedang susun anggaran itu, ternyata masyarakat sudah duluan nebas makanya saya keluar," kilahnya.

Diberitakan sebelumnya, masyarakat Kecamatan BNS dan Batu Brak didampingi camat, para Peratin, TNI-Polri termasuk anggota DPRD melakukan gotong royong di ruas jalan Provinsi Pekon Balak - Suoh karena usulan tidak di gubris sedangkan kondisi badan jalan banyak yang hampir tertutupi semak. 

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Wilayah V Lampung Barat, Aprisol Putra belum memberikan tanggapan saat dihubungi melalui pesan WhatsApp nya meskipun ponselnya dalam keadaan aktif dan pesan yang disampaikan sudah terkirim. (*)