Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyiapkan dua lokasi untuk diusulkan menjadi Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial sebagai bagian untuk mendukung program pemerintah pusat.

Saat dimintai keterangan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi mengatakan, pihaknya akan mengusulkan dua lokasi untuk dijadikan alternatif sebagai Sekolah Rakyat.

"Kementerian Sosial meminta agar pemprov, pemkab dan pemkot mengusulkan lokasi sekolah rakyat dengan syarat luas nya minimal 5 sampai 10 hektare dan diutamakan sudah ada bangunan nya," kata dia saat dimintai keterangan, Senin (17/3/2025).

Menurutnya, di lokasi yang diusulkan sudah terdapat bangunan maka Sekolah Gratis akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini.

Sementara jika di lokasi masih berupa lahan maka pembangunan nya akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan operasional dilakukan pada tahun depan.

"Kalau sudah ada lokasi dan bangunan nya operasional Sekolah Rakyat akan dilaksanakan tahun ini. Tetapi jika belum ada bangunan, akan dibangun oleh kementerian PU tahun ini dan proses operasional nya akan dilaksanakan tahun depan," sambungnya.

Kedua lokasi yang akan di usulkan tersebut adalah SMA Unggul Terpadu di Selusuban, Lampung Tengah dan UPTD Mardi Guna di Lempasing, Pesawaran.

"Ada dua opsi yang akan kita usulkan dan akan kita tinjau. Pertama posisi nya ada di SMA Unggul Terpadu di Selusuban dan kedua UPTD Mardi Guna di Lempasing," ungkapnya.

Ia juga mengatakan jika pihaknya bersama dengan Kementerian Sosial akan terlebih dahulu melakukan survei guna memastikan lokasi yang paling memungkinkan.

"Lampung ini jadi percontohan yang didatangi oleh kementerian, pak menteri rencana nya akan hadir untuk mengecek langsung di tanggal 20 ini," katanya.

Sementara itu, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Firsada mengatakan, semua pembiayaan Sekolah Rakyat akan dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Semua dari pusat termasuk dengan para pengajar nya. Tugas pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan dan lahan itu lahan milik pemerintah dan tidak bersengketa," tuturnya.

Untuk para siswa yang akan dipilih adalah berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (STKS) dan tidak dipungut biaya.

"Jadi ini sekolah nya gratis dan skema nya boarding school. Apakah nantinya SMA atau SMK ini tergantung dengan pusat maunya seperti apa," kata dia.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan membangun Sekolah Rakyat mulai tahun 2025. Program ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.

Hingga saat ini sudah ada lebih dari 50 lokasi yang siap menyelenggarakan program Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Program ini bertujuan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. (*)