• Minggu, 16 Maret 2025

Songsong HUT ke-61 Provinsi Lampung, Kadin: Pembangunan Berkelanjutan dan Kepastian Hukum Jadi Kunci Kemajuan

Minggu, 16 Maret 2025 - 17.28 WIB
44

Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN) Lampung, Ahmad Jares Mogni. Foto: Ist.

Sri

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pada tanggal 18 Maret 2025, Provinsi Lampung akan merayakan hari jadinya yang ke-61. Usia yang sudah cukup matang ini tentunya menjadi momentum penting bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan, untuk merefleksikan perjalanan panjang Lampung dan merancang langkah-langkah strategis untuk masa depan provinsi ini.

Berbagai harapan dan masukan mengemuka dalam menyambut usia Lampung yang ke 61 Tahun, baik dari masyarakat, dunia usaha, maupun para pengamat pembangunan daerah.

Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN) Lampung, Ahmad Jares Mogni, mengatakan, pembangunan yang menyejahterakan semua lapisan masyarakat merupakan hal yang sangat diidam-idamkan.

"Pembangunan yang inklusif, yang dapat dirasakan oleh seluruh warga, adalah cita-cita kita bersama. Ini bisa dimulai dari sektor pangan, industri, infrastruktur, hingga sumber daya manusia," ungkapnya. Minggu (16/3/2025).

Ahmad menambahkan, dalam momentum HUT ke-61, masyarakat berharap agar Provinsi Lampung terus maju dan mencetak inovasi terbaru yang dapat membanggakan.

"Harapan kita adalah Lampung semakin berkembang dan mampu bersaing dengan provinsi lain dalam hal pembangunan. Tidak hanya dalam aspek infrastruktur, tetapi juga dalam hal kualitas hidup masyarakat dan pemberdayaan ekonomi," katanya.

Berbicara tentang prioritas pembangunan untuk masa depan, Ahmad menekankan beberapa sektor yang perlu menjadi perhatian utama Pemprov Lampung.

Menurutnya, salah satu hal yang paling mendesak adalah pembangunan sektor pangan yang berkelanjutan, mengingat ketahanan pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.

Selain itu, sektor industri dan infrastruktur juga harus diprioritaskan agar dapat menunjang perkembangan ekonomi yang lebih luas.

"Sumber daya manusia (SDM) juga harus menjadi fokus utama. Pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja sangat diperlukan agar masyarakat dapat lebih siap bersaing di era global," tambahnya.

Tidak hanya sektor ekonomi, Ahmad juga menggarisbawahi pentingnya upaya Pemprov Lampung untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta fasilitas umum yang memadai.

"Ini semua adalah langkah-langkah untuk menciptakan provinsi yang sejahtera dan berdaya saing," ujarnya.

Dalam hal dunia usaha, Ahmad juga menyoroti pentingnya adanya kepastian hukum yang jelas.

Ia menjelaskan bahwa dunia usaha yang sehat sangat bergantung pada kepastian hukum yang dapat memberikan rasa aman kepada para pelaku usaha.

Tanpa adanya jaminan hukum, para investor dan pelaku usaha akan merasa ragu untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha mereka di Lampung.

"Salah satu aspek yang harus segera dibenahi adalah kepastian hukum dalam dunia usaha. Ini akan menciptakan iklim investasi yang lebih baik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja," jelasnya.

Selain itu, tata kelola perdagangan yang lebih transparan juga sangat diperlukan agar tidak ada kesenjangan atau penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat maupun dunia usaha.

"Tata kelola perdagangan yang baik dan transparan akan menciptakan keadilan, baik untuk pelaku usaha lokal maupun para konsumen di Lampung," imbuhnya.

Ahmad menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan visi pembangunan Provinsi Lampung yang lebih baik.

"Saya yakin dengan adanya sinergi yang kuat, kita dapat mewujudkan Lampung sebagai provinsi yang maju, sejahtera, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional," tutupnya. (*)