Pengamat: KPU Harus Pastikan Transparansi PSU Pesawaran Agar Tidak Timbulkan Konflik

Pengamat politik Universitas Lampung, Bendi Juantara. Foto: Ist
Kupastuntas.co, Pesawaran - Pasca putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran,
berbagai tantangan muncul dalam proses pelaksanaannya yang bisa saja memunculkan konflik baik di kalangan elite maupun akar rumput.
Pengamat politik Universitas Lampung, Bendi Juantara
menyoroti beberapa faktor yang menjadi perhatian dalam dinamika PSU di daerah
tersebut, dan cara agar situasi tetap kondusif.
Menurut Bendi Juantara, penyelenggara pemilu di
Kabupaten Pesawaran harus mencermati amar putusan MK secara mendetail guna
menghindari kesalahan penafsiran yang dapat berdampak munculnya polemic baru.
“KPU Pesawaran harus memastikan pelaksanaan PSU
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan berada di bawah pengawasan langsung
KPU Provinsi Lampung serta KPU RI agar tidak terjadi keputusan yang dapat
memicu polemik baru,” ujarnya saat dimintai tanggapan Jumat (14/3/25).
Bendi juga menekankan pentingnya mitigasi konflik
dalam pelaksanaan PSU. Menurutnya, KPU Pesawaran harus proaktif dalam
berkomunikasi serta berkoordinasi dengan pihak terkait, selain itu, ia
menegaskan bahwa kebijakan yang diambil KPU harus berdasarkan keputusan yang
kuat agar tidak menimbulkan bias.
“Kebijakan yang tidak jelas justru berpotensi memicu
gugatan baru dan mengganggu stabilitas politik di Kabupaten Pesawaran,”
tambahnya.
Bendi menekankan bahwa langkah konkret yang harus
diambil KPU Pesawaran adalah memastikan transparansi dalam proses PSU, menjalin
komunikasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, serta menjamin
pelaksanaan pemilu ulang berjalan dengan damai dan sesuai regulasi.
“Semua pihak harus bekerja sama agar demokrasi tetap
terjaga dan stabilitas politik di Kabupaten Pesawaran tidak terganggu,” terangnya.
Tak lupa, Bendi menyoroti dinamika baru yang terjadi
pasca putusan MK. Majunya pasangan Supriyanto-Suriansyah yang didukung Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar, serta meninggalkan Partai
Demokrat, menurutnya bukan hanya pergeseran politik biasa.
“Ini bukan sekadar perubahan dukungan, tetapi juga
mencerminkan adanya kegagalan dalam menjaga kepercayaan dalam koalisi pengusung
sebelumnya,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pembatalan hasil Pilkada
seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas partai pengusung serta
menjaga kepercayaan pemilih.
“Pemilih Bupati sebelumnya telah memilih pasangan
Aries Sandi-Supriyanto. Maka, stabilitas politik dan kemitraan menjadi hal yang
sangat penting dalam menghadapi PSU mendatang,” ujarnya. (*)
Berita Lainnya
-
Keseruan Alfamart Ajak Member Loyal di Lampung Buka Bersama
Jumat, 14 Maret 2025 -
Pemkot Bandar Lampung Ultimatum Perusahaan Semen: Perbaiki Jalan Ikan Manyung atau Ditutup Permanen
Jumat, 14 Maret 2025 -
Direktur PT GMS Klarifikasi Polemik Jasa Kebersihan di RSUDAM
Jumat, 14 Maret 2025 -
Pemkot Bandar Lampung Dirikan Sembilan Posko Pengamanan Mudik Lebaran 2025
Jumat, 14 Maret 2025