• Jumat, 14 Maret 2025

Pengamat: KPU Harus Pastikan Transparansi PSU Pesawaran Agar Tidak Timbulkan Konflik

Jumat, 14 Maret 2025 - 15.15 WIB
43

Pengamat politik Universitas Lampung, Bendi Juantara. Foto: Ist

Kupastuntas.co, Pesawaran - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran, berbagai tantangan muncul dalam proses pelaksanaannya yang bisa saja memunculkan konflik baik di kalangan elite maupun akar rumput.

Pengamat politik Universitas Lampung, Bendi Juantara menyoroti beberapa faktor yang menjadi perhatian dalam dinamika PSU di daerah tersebut, dan cara agar situasi tetap kondusif.

Menurut Bendi Juantara, penyelenggara pemilu di Kabupaten Pesawaran harus mencermati amar putusan MK secara mendetail guna menghindari kesalahan penafsiran yang dapat berdampak munculnya polemic baru.

“KPU Pesawaran harus memastikan pelaksanaan PSU sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan berada di bawah pengawasan langsung KPU Provinsi Lampung serta KPU RI agar tidak terjadi keputusan yang dapat memicu polemik baru,” ujarnya saat dimintai tanggapan Jumat (14/3/25).

Bendi juga menekankan pentingnya mitigasi konflik dalam pelaksanaan PSU. Menurutnya, KPU Pesawaran harus proaktif dalam berkomunikasi serta berkoordinasi dengan pihak terkait, selain itu, ia menegaskan bahwa kebijakan yang diambil KPU harus berdasarkan keputusan yang kuat agar tidak menimbulkan bias.

“Kebijakan yang tidak jelas justru berpotensi memicu gugatan baru dan mengganggu stabilitas politik di Kabupaten Pesawaran,” tambahnya.

Bendi menekankan bahwa langkah konkret yang harus diambil KPU Pesawaran adalah memastikan transparansi dalam proses PSU, menjalin komunikasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, serta menjamin pelaksanaan pemilu ulang berjalan dengan damai dan sesuai regulasi.

“Semua pihak harus bekerja sama agar demokrasi tetap terjaga dan stabilitas politik di Kabupaten Pesawaran tidak terganggu,” terangnya.

Tak lupa, Bendi menyoroti dinamika baru yang terjadi pasca putusan MK. Majunya pasangan Supriyanto-Suriansyah yang didukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar, serta meninggalkan Partai Demokrat, menurutnya bukan hanya pergeseran politik biasa.

“Ini bukan sekadar perubahan dukungan, tetapi juga mencerminkan adanya kegagalan dalam menjaga kepercayaan dalam koalisi pengusung sebelumnya,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pembatalan hasil Pilkada seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas partai pengusung serta menjaga kepercayaan pemilih.

“Pemilih Bupati sebelumnya telah memilih pasangan Aries Sandi-Supriyanto. Maka, stabilitas politik dan kemitraan menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi PSU mendatang,” ujarnya. (*)