Kupastuntas.co, Lampung Barat - Inspektorat Lampung Barat terkesan tidak profesional menyikapi persoalan dugaan proyek pembangunan jalan bermasalah senilai 270 juta yang berasal dari Dana Desa (DD) di Pekon (Desa) Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit.

Pasalnya Inspektorat sudah dua kali memanggil Peratin (Kepala Desa) Kubu Perahu, Kusnadi untuk diminta klarifikasi, pemanggilan pertama dilakukan pada Selasa (18/2/2025) namun yang bersangkutan mangkir.

Kemudian Inspektorat kembali melakukan pemanggilan terhadap Kusnadi, pada Rabu (19/2/2025) dan yang bersangkutan memenuhi panggilan, namun terkait hasil pertemuan tersebut Inspektorat belum memberi keterangan.

Saat di konfirmasi usai melakukan pemanggilan terhadap Kusnadi, Inspektorat melalui Inspektur Pembantu (Irban) IV, Musadi mengatakan pihaknya belum bisa memberi keterangan karena belum melakukan pemanggilan resmi dengan bersurat.

Ia bahkan meminta waktu agar melakukan komunikasi terlebih dahulu terhadap yang bersangkutan terkait klarfikasi dugaan proyek pembangunan jalan bermasalah yang dikeluhkan masyarakat Kubu Perahu, beberapa waktu lalu.

Kupastuntas.co beberapa kali menghubungi Musadi untuk kembali meminta keterangan terkait hasil pemanggilan terhadap Kusnadi, namun hingga berita ini diturunkan Musadi tidak kunjung memberikan respon.

Meskipun Kepala Desa setempat telah dipanggil untuk dimintai keterangan, hingga kini belum ada tindakan tegas yang diambil terhadap dugaan penyimpangan dalam proyek senilai ratusan juta rupiah tersebut.

Sejumlah pihak menilai Inspektorat terkesan lamban dan tidak transparan dalam menyelidiki kasus ini, warga Desa Kubu Perahu berharap Inspektorat bisa transparan terhadap penanganan persoalan tersebut agar jelas dan terang.

"Sampai sekarang kami belum melihat adanya langkah konkret dari Inspektorat, kepala desa sudah dipanggil, tapi hasilnya masih belum jelas. Kami khawatir kasus ini hanya akan berlalu begitu saja tanpa penyelesaian yang adil," kata warga yang enggan disebutkan namanya, Selasa (11/3/2025).

"Sehingga kami berharap pemerintah melalui Inspektorat benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik sebab jika permasalahan ini tidak jelas, maka perlu dipertanyakan kredibilitas dari Inspektorat," sambungnya.

Warga lain menambahkan, seharusnya Inspektorat transparan terhadap hasil pemanggilan dari peratin. "Apapun hasilnya sampaikan, terlepas itu benar atau tidak yang penting masyarakat tahu seperti apa hasilnya, kalau seperti ini Inspektorat terkesan masuk angin," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, dugaan proyek bermasalah yang berasal dari anggaran Dana Desa (DD) di Pekon (Desa) Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit kembali mencuat, kali ini proyek peningkatan jalan rabat beton di Penayuhan, Pemangku l, senilai 270 juta diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

Proyek senilai ratusan juta tersebut dibangun menggunakan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2024, dengan volume fisik 300 Meter x 2 Meter x 15 Centimeter (Cm) peningkatan ruas jalan tersebut diduga tidak sesuai, mulai dari material, maupun proses pengerjaan yang dinilai warga asal-asalan.

Hal tersebut menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat terkait adanya dugaan pengurangan kualitas yang dikhawatirkan bisa merugikan masyarakat, sejumlah warga menyampaikan keluhan melihat kondisi pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Menurut keterangan salah satu warga yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa sejak awal pembangunan warga sudah merasa curiga sebab material batu yang digunakan dalam proyek tersebut bukan standar material yang seharusnya digunakan dalam proyek peningkatan jalan itu.

"Seharusnya penggunaan material batu yang dianggarkan dengan standar batu split, namun batu yang digunakan justru diganti dengan batu belah, yang juga kuat dugaan diambil dari sekitar lokasi proyek," kata warga kepada wartawan saat diminta keterangan, Jumat (7/2/2025).

"Sehingga penggunaan material ini memunculkan dugaan bahwa volume material dimanipulasi demi menekan biaya, namun dengan mengorbankan kualitas jalan yang seharusnya bertahan lama, ini harus menjadi perhatian jangan sampai kualitas pembangunan merugikan masyarakat," sambungnya.

Pihaknya menilai bahwa proyek ini terkesan dikerjakan asal jadi tanpa pengawasan ketat dari pihak terkait, warga setempat juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran, mengingat dengan nilai 270 juta, kualitas pekerjaan harusnya lebih baik dan tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

"Selain itu, dugaan material batu berasal dari lokasi sekitar juga menjadi tanda tanya besar, jika benar demikian, hal ini bisa menjadi indikasi pengurangan biaya yang berpotensi merugikan negara, padahal, setiap proyek infrastruktur publik memiliki standar dan spesifikasi yang harus dipatuhi," ujarnya.

Warga lain berharap ada tindak lanjut dari instansi terkait, terutama pihak pemerintah daerah untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah selesai tersebut, sebab menurutnya apapun proyek yang di kerjakan pakai duit negara seharusnya memiliki kebermanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat. (*)