Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendorong seluruh kepala daerah untuk memberikan dukungannya dalam menertibkan sertifikasi produk halal bagi produk yang saat ini masih belum memiliki sertifikat produk halal.

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah dirangkaikan dengan sertifikasi produk halal secara virtual, Selasa (4/3/2025), Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, mengungkapkan bahwa sertifikasi produk halal merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk memasarkan produk halal baik di dalam maupun di luar negeri.

"Kita tidak tertib sertifikasi halal padahal peluang ini sangat besar. Kita cukup tertib halal maka angka kita, hitungan saya nembus nomor satu dunia karena secara urutan seperti yang tadi kita sampaikan tadi kita baru nomor 8, nomor 1 dipegang China. Ini angka yang luar biasa sementara peluang di dalam negeri banyak tapi terabaikan,” ucapnya.

Dengan potensi tersebut, Haikal mengajak kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan dukungannya dalam menertibkan sertifikasi produk halal bagi produk yang saat ini masih belum memiliki sertifikat produk halal.

"Mari kita tertibkan sertifikat halal, kami kerahkan para pendamping, para penyelia, para auditor, para juru sembelih halal di tempat bapak ibu masing-masing agar kita bisa berkontribusi untuk menuju pertumbuhan 8 persen,” ajaknya.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa sertifikasi atau jaminan halal ini tidak terkait dengan Islamisasi.

"Terminologi sertifikasi atau jaminan halal, dengan adanya sertifikat itu jangan sampai terjebak kepada isu negatif bahwa terjadi Islamisasi. Tidak, ini bukan sama sekali jauh dari program Islam apa wacana Islamisasi,” tegasnya.

Tito melanjutkan bahwa sertifikasi produk halal ini lebih merujuk kepada ketahanan ekonomi Indonesia.

"87 persen masyarakat muslim Indonesia, survei menunjukkan bahwa mereka memilih produk halal dibanding tidak halal dan kemudian kita negara terbesar di dunia yang populasinya nomor empat di dunia, jadi market yang sangat besar jangan sampai diserbu oleh produk dari luar negeri,” ucapnya.

Dengan besarnya prospek tersebut, Tito menegaskan bahwa produk lokal haruslah menguasai pasar domestik.

"Kita harus menjadikan market kita kuat di market sendiri. Kita harus menguasai market kita sendiri dan bila perlu sekali lagi kita juga produk kita produk halal kita menyerbu negara-negara lain,” tegasnya.

Melalui kemudahan sertifikasi halal yang didorong oleh pemerintah, Tito meyakini hal ini dapat mendorong masyarakat muslim yang awalnya ragu untuk berbelanja sehingga lebih yakin ketika berbelanja produk halal.

"Seandainya pemerintah mendorong masyarakat baik yang produsennya, pemiliknya warung misalnya baik itu muslim atau non muslim untuk mereka lulus sertifikasi halal, otomatis warung atau restoran tersebut tadinya mungkin dijauhin oleh calon customer buyer yang muslim karena dilihat yang tidak ada sertifikat halal, mereka akhirnya bisa masuk ke sana jadi mendapatkan bigger opportunity kesempatan yang lebih besar calon pembeli yang lebih banyak untuk membeli produk-produk mereka karena ada ada tambahan sertifikasi halal,” ucapnya.

Untuk di Provinsi Lampung sendiri, Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung menyebutkan sebanyak 133.670 produk makanan dan minuman di provinsi setempat telah memiliki sertifikat halal hingga September 2024.

Dari jumlah produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut, sebanyak 133.013 produk dikeluarkan melalui program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) yang diluncurkan oleh Kemenag pada 2022. Kemudian 657 sertifikat halal lainnya dikeluarkan melalui program reguler. (*)