Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumpulkan jajaran KPU di tingkat daerah yang akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengatakan kegiatan itu dalam rangka konsolidasi dan persiapan terhadap jajaran KPU Daerah (KPUD) yang mengadakan PSU. 

"Iya (hari ini kumpulkan KPUD). Konsolidasi dan persiapan," kata Afifuddin dikutip dari Kompas.com, Senin (3/2/2025). 

Namun, Afifuddin tidak mengungkap materi rinci soal persiapan tersebut. "Acara internal di KPU," katanya.

Afifuddin juga enggan merinci saat ditanya soal sejumlah daerah yang mengaku tak punya anggaran untuk menyelenggarakan PSU.

"Silakan ke Mendagri. Posisi KPU mengkoordinasikan ke Kemendagri," ungkapnya. Diketahui, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), total ada 24 daerah yang harus melakukan PSU. 

Namun, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyebut ada sejumlah daerah yang tidak memiliki dana untuk menggelar PSU Pilkada 2024. 

Ribka menjelaskan, hanya delapan daerah yang tercatat masih memiliki anggaran untuk melaksanakan PSU. Sementara, 16 daerah lainnya tidak punya dana. 

Sementara itu, KPU Kabupaten Pesawaran telah menghitung kebutuhan anggaran untuk PSU sebesar Rp17 miliar. Jumlah ini tidak mencapai setengah dari anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp40 miliar.

Komisioner KPU Kabupaten Pesawaran, Firli Niti Yudha, menjelaskan, meskipun pihaknya telah menghitung kebutuhan anggaran PSU, namun itu belum dapat dipastikan apakah anggaran tersebut cair sesuai dengan yang diajukan.

"Kami sudah anggarkan, memang tidak sebanyak saat Pilkada 2024. Anggarannya beda, separuh dari Pilkada, yaitu sekitar Rp17 miliar. Jumlah anggaran pasti belum ada, tapi itu memang angka kasar dari kami, semua tergantung dari pemerintah diberikanya berapa," kata Firli, Minggu (2/3/2025). 

Ia mengungkapkan, berdasarkan mekanisme anggaran PSU dibebankan kepada pemerintah daerah (Pemda), dalam hal ini Kabupaten Pesawaran. Jika tidak sanggup, maka anggaran PSU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Untuk PSU ini, kami sudah koordinasi dengan Kemendagri. Jadi, ditanyakan kesanggupan dari Pemda masing-masing. Sampai sekarang kami belum mendapatkan jawaban kesanggupan PSU dari Pemda Pesawaran," katanya.

Menurutnya, Pemda Pesawaran sampai saat ini belum menjawab surat dari KPU karena masih harus melakukan rapat koordinasi. Pihaknya masih menunggu kepastian.

"Pemda belum menjawab karena mereka juga harus rapat terlebih dahulu dengan DPRD setempat. Kami masih menunggu. Kalau misalnya tidak sanggup, bisa dibantu dari dana pusat," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, KPU Pesawaran sedang menunggu regulasi dari KPU RI terkait tahapan PSU. Hal itu penting karena MK telah memberikan batas waktu maksimal 90 hari untuk pelaksanaan PSU. Namun, secara umum sebagian besar tahapan tidak dilakukan seperti dalam Pilkada 2024.

"Tahapan PSU ini singkat, hanya fit and proper test kesehatan, setelah itu kampanye. Tidak ada debat kandidat, kemudian langsung pemilihan. Rencana kami, Pilkada akan dilaksanakan pada akhir Mei 2025. Karena sesuai putusan MK, PSU tidak boleh lebih dari 90 hari," jelasnya. (*)