Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pihak Marriott Resort & Spa Lampung diduga kembali memasang jaring laut di perairan Pantai Mutun Desa Sukajaya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, mencapai luas 51 hektar. Diduga jaring laut yang dipasang ini belum memiliki izin alias ilegal.

Setelah memagari perairan Pantai Mutun seluas 3 hektar dengan jaring laut, pihak Marriott Resort & Spa Lampung kembali memasang jaring laut lebih luas yakni 51 hektar di perairan yang sama. Jaring laut yang dipasang terbuat dari jaring dan drum plastik.

Pantauan di lapangan, jaring laut yang dipasang hanya satu lapis membentang lebih panjang dari jaring laut pertama hingga menjorok ke tengah laut perairan Pantai Mutun.

Di sela-sela jaring laut itu dipasang bendera merah putih berukuran kecil sebagai tanda menjadi pintu masuk ke areal perairan laut yang dipasang jaring laut tersebut. Namun, tidak semua nelayan bisa secara bebas masuk ke wilayah perairan laut yang sudah dipasang jaring laut tersebut.

Bahkan, lebih banyak nelayan yang dilarang untuk memasuki wilayah perairan Pantai Mutun yang sudah dipasang jaring laut.

Sumber Kupastuntas.co mengatakan, jaring laut yang dibuat Marriott Resort & Spa Lampung terbaru lebih panjang dari jaring laut yang dipasang sebelumnya.

“Jika sebelumnya jaring laut yang dipasang hanya seluas 3 hektar, jaring laut kedua yang dibuat ini diperkirakan mencapai luas sekitar 51 hektar,” kata sumber ini, Rabu (26/2/2025).

Ia mengungkapkan, jaring laut kedua yang dipasang diduga belum memiliki izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Informasi yang kami terima jaring laut kedua yang dibuat Marriott ini belum ada izin dari KKP. Untuk lebih jelasnya bisa ditanya ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung atau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” saran dia yang minta identitasnya dirahasiakan.

Kabid Pengelolaan Ruang Laut DKP Provinsi Lampung, Sadariah, mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait dengan jaring laut yang ada di perairan Pantai Mutun tersebut.

"Yang mana posisinya coba kami cek dulu. Atau tanya ke KKP," kata Sadariah sembari memberikan nomor telepon Pengawas Perikanan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Emy Rimadahni. Sayangnya, Emy Rimadahni saat di telepon tidak dijawab.

Sementara itu, Marco Manager Marriott Resort & Spa Lampung, Andika, saat dihubungi mengaku tidak mengetahui perihal keberadaan jaring laut baru tersebut.

"Waduh gak tahu, saya sudah tidak di Lampung lagi, saya sudah di Bali sekarang, langsung konfirmasi ke pihak yang di sana saja ya,” kata Marco melalui sambungan telepon, Rabu (26/2/2025).

Untuk diketahui, setiap pelaku usaha yang akan memanfaatkan perairan laut harus memenuhi persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Untuk memperoleh KKPRL, pelaku usaha harus mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Soal PKKPRL ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri  Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Dalam Pasal 1 Pasal 1 angka 19 PP No. 21/2021 menjelaskan, PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) selain Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam hal ini merujuk pada wilayah laut.

Lebih lanjut dalam Pasal 113 ayat (1) Permen KKP No. 28/2021 menjelaskan setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian ruang laut wajib memiliki KKPR Laut.

Wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian ruang laut meliputi permukaan laut, kolam air, dan/atau dasar laut sesuai Pasal 113 ayat (2) Permen KKP No. 28/2021. Izin diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. (*)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Kamis 27 Februari 2025 dengan judul “Marriott Resort & Spa Buat Jaring Laut Seluas 51 Hektar Diduga Ilegal”