Kupastuntas.co, Lampung Barat - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Barat menyoroti lima poin penting yang harus menjadi evaluasi terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yakni, tahapan, persiapan, penyelenggaraan, pelaksanaan dan interpretasi hasil.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Lampung Barat Doni Risadi, dalam kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) penyusunan laporan evaluasi pemilihan bupati dan wakil bupati Lampung Barat tahun 2024, di Lamban Pancasila, Kelurahan Way Mengaku, Balik Bukit, Rabu (26/2/2025).

Kegiatan itu dihadiri jaran KPU Provinsi Lampung, Forkopimda, perwakilan partai politik, Ormas, perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari), Polri, awak media dan sejumlah tamu undangan yang hadir dalam kegiatan.

Dalam kesempatan tersebut Doni menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pemilu di masa mendatang, menurutnya keberhasilan Pemilu dan Pilkada tidak lepas dari kerjasama semua pihak terkait.

"Mulai dari kerja keras panitia, pengawas, aparat keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat, sehingga kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengidentifikasi tantangan dan mencari solusi guna menyempurnakan proses demokrasi di Lampung Barat kedepan," kata dia.

Selain itu, Doni menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu, ia berkomitmen untuk terus meningkatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih agar partisipasi masyarakat semakin optimal.

Doni berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi landasan perbaikan dan inovasi dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa depan, ia mengatakan masukan dan kritikan yang membangun sangat dibutuhkan.

"Ketika bicara evaluasi kita bicara dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan, sehingga hal ini sangat penting, ketika bicara evaluasi tentu harapan kita kedepan agar proses demokrasi lebih baik," ujarnya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan impact terhadap pelaksanaan demokrasi khususnya di Lampung Barat agar lebih berkualitas, pihaknya optimis bahwa proses demokrasi di Lampung Barat kedepan akan lebih baik.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, Hermansyah, menyoroti pentingnya mekanisme penanganan sengketa pemilu yang transparan dan adil oleh jajaran KPU daerah agara sesuai regulasi.

Namun ia meyakini, proses demokrasi di Bumi Beguai Jejama Sai Betik sudah dijalankan sesuai regulasi yang ada, dibuktikan dengan tidak adanya sengketa yang diajukan oleh partai politik atau pihak terkait dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

"Secara umum pelaksanaan Pilkada Lampung Barat sudah berjalan baik, masyarakatnya guyub dan seluruh tahapan Pilkada telah dilaksanakan sesuai regulasi, dan kami yakin kedepan proses demokrasi di Lampung Barat akan lebih baik," pungkasnya. (*)