Kupastuntas.co, Lampung Tengah - Komisi II DPRD Lampung Tengah yang dipimpin oleh Fian Febriano melakukan kunjungan sekaligus RDP ke sejumlah lokasi industri di kabupaten setempat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam kegiatan tersebut, ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku industri yang lalai menunaikan kewajibannya terkait pajak dan retribusi daerah.

"Kami bersama Ketua Komisi II DPRD Lampung Tengah sudah melakukan kunjungan ke 14 lokasi industri. Tujuan kami melakukan sidak ini adalah sebagai langkah pengawasan dalam implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Lampung Tengah," kata Anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah, Octavia Aspriani, Rabu (26/02/2025).

Komisi II DPRD Lampung Tengah melakukan pengawasan ketat sesuai aturan yang berlaku. Tindakan tegas akan diambil jika ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik industri di kabupaten setempat, secara transparan.

"Kami melakukan pengecekan sesuai aturan dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Jika kami turun dan terbukti ada yang tidak sesuai dengan aturan, maka kami akan proses sesuai perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Ia menjelaskan, setelah melakukan kunjungan, terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik industri, salah satunya pada industri domestik, yakni pabrik saus, yang diduga kuat melanggar aturan yang ada.

"Ada sejumlah aturan yang dilanggar oleh pihak pemilik industri, dan dugaan kami, mereka melakukannya dengan sengaja agar tidak membayar pajak. Salah satunya pada industri domestik, kami menemukan fakta bahwa mereka melanggar dan tidak kooperatif. Kami akan mengambil langkah tegas, kami tidak segan-segan untuk menutup sementara sampai mereka menyelesaikan kewajiban mereka kepada daerah," jelasnya.

Fakta yang ditemukan di lokasi industri domestik tersebut mencakup dugaan pembuangan limbah hasil industri yang dibuang ke sungai, hingga penggunaan bahan makanan yang diduga tidak layak konsumsi. Hal ini juga akan menjadi perhatian khusus. Diharapkan Komisi terkait bersama pihak eksekutif dapat segera menindaklanjuti masalah ini.

"Kami meminta agar Komisi III DPRD Lampung Tengah bersama OPD terkait turun ke lokasi pabrik saus tersebut. Di sana, kami menemukan dugaan pembuangan limbah hasil industri ke sungai, serta dugaan penggunaan bahan makanan, yaitu garam, yang tidak sesuai standar. Kami melihat ada mesin pompa dengan selang yang berada di sungai, dan ada juga tumpukan karung berisi garam tanpa label. Harus dilakukan uji kelayakan bahan pangan," terangnya.

Selain itu, dari belasan perusahaan yang disidak, implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum digali secara maksimal.

"Ya, setelah kami turun, masih banyak sekali potensi PAD yang belum terserap. Maka dari itu, kami akan segera mengeluarkan rekomendasi agar pihak terkait dapat segera mengambil tindakan untuk meningkatkan PAD. Rata-rata di setiap industri, ada banyak potensi PAD yang bisa diserap," imbuhnya.

Upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Lampung Tengah akan terus dilakukan oleh komisi tersebut, agar potensi yang ada dapat dimaksimalkan. Dengan peningkatan PAD, diharapkan dapat menunjang pembangunan di kabupaten yang diperuntukkan bagi masyarakat.

"Kami tidak akan menghambat investasi yang ada. Langkah kami ini untuk meningkatkan PAD yang nantinya diharapkan dapat menunjang pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah," tutupnya. (*)