Kupastuntas.co, Way Kanan - Pemerintah melakukan efisiensi anggaran di hampir seluruh instansi, termasuk instansi penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kendati demikian, hal tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja KPU khususnya KPU Kabupaten Way Kanan.

Ketua KPU Kabupaten Way Kanan, Hairul Pasya menyebutkan, pihaknya siap menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025.

"Kita menindaklanjuti Inpres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi di semua lembaga dan kementerian. Secara umum, untuk KPU tidak berpengaruh signifikan terkait dengan efisiensi ini," ujar Hairul Pasya saat diwawancarai di ruangannya, Selasa (25/2/2025).

Kendati terdampak efisiensi, pihaknya akan tetap melakukan tugas sesuai dengan ketentuan.

"Kita sudah melakukan apa yang menjadi instruksi itu. Pada intinya kami jajaran KPU meskipun dilakukan efisiensi, akan tetap melakukan tugas yang sudah diamanatkan dalam undang-undang maupun dalam regulasi yang ada. Yang pasti efisiensi ini tidak berpengaruh signifikan," paparnya.

Pihaknya juga mengatakan, jika KPU akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Efisiensi ini tidak berbicara tentang divisi-divisi, tetapi secara umum yakni lembaga KPU nya. Yang pasti kita tetap bisa berjalan kok, yang pasti kami dari KPU akan mengikuti apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah dan akan menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada," pungkasnya.

Senada, Sekretaris KPU, Arifin menyebutkan, efisiensi anggaran tidak berpengaruh signifikan.

"Karena memang tidak ada tahapan lagi, jadi memang efisiensi ini tidak begitu berdampak, kita tetap bisa lakukan pekerjaan yang dilakukan tanpa dukungan anggaran, seperti pengamanan data yang tidak membebankan biaya. Lalu KPU berkoordinasi dengan Capil terkait data pemilih, karena berpengaruh terhadap jumlah kursi DPRD, dapil dan lainnya," ucap Arifin.

Ia menyebutkan jika kondisi efisiensi ini, tidak jauh berbeda dengan kondisi sebelum pelaksanaan Pilkada dan Pemilu.

"Dan hari ini, sebenarnya relatif sama seperti dua sampai tiga tahun yang lalu. Namun memang saat ini ada pengurangan salah satunya penarikan kendaraan oleh provinsi," pungkasnya. (*)