Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bandar Lampung menggelar aksi demonstrasi menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk lebih serius dalam menangani banjir yang melanda kota tersebut, Selasa (25/2/2025).

Dalam aksi yang diikuti oleh 58 kader IMM dari berbagai universitas itu menyoroti minimnya respons pemerintah terhadap bencana yang telah menelan korban jiwa.

Ketua IMM Bandar Lampung, Teten, menyatakan bahwa banjir yang terjadi beberapa waktu terakhir memperlihatkan kurangnya kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani dampak bencana.

"Kami melihat tidak ada respons yang jelas dari Pemkot Bandar Lampung. Oleh karena itu, kami menuntut agar anggaran yang direncanakan untuk pembangunan kereta gantung dialihkan ke penanganan banjir,” ujar Teten.

Aksi ini juga menyoroti kurangnya ruang terbuka hijau (RTH) di kota Bandar Lampung yang berkontribusi terhadap kurangnya daerah resapan air.

IMM menuntut pemerintah untuk menambah 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat guna meningkatkan daya serap air di wilayah perkotaan.

Berikut poin tuntutan yang disampaikan IMM Bandar Lampung :

1. Pemerintah Kota harus fokus pada penanganan banjir dan bertanggung jawab atas dampak bencana.
2. Pemerintah diminta untuk memperbarui armada pengangkut sampah yang tidak layak pakai dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah.
3. Pemkot harus bertanggung jawab atas korban meninggal dunia akibat longsor yang dipicu banjir.
4. Perlu adanya penambahan ruang terbuka hijau guna meningkatkan daya resapan air.
5. IMM menyoroti dugaan perusakan kawasan resapan air di Bukit Kecapi, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, yang diduga dilakukan tanpa izin.
6. IMM menolak rencana pembangunan kereta gantung dan meminta anggaran dialihkan untuk penanganan banjir serta kesejahteraan masyarakat.
7. Pemerintah Kota diminta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

IMM menegaskan bahwa aksi ini merupakan langkah awal dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait bencana banjir.

Mereka berencana untuk kembali menggelar aksi susulan pada Kamis 27 Februari 2025 jika tuntutan tidak mendapat tanggapan dari Pemkot Bandar Lampung.

"Kami akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah benar-benar mengambil tindakan nyata," tutup Teten. (*)