Kupastuntas.co, Mesuji - Seorang warga Indonesia yang bekerja di Negara Suriah secara ilegal, akhirnya berhasil dipulangkan.

Warga tersebut bernama Sugiyem Amat Suwito (50) warga Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, dan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama puluhan tahun.

"Alhamdulillah, pada Jumat, 21 februari 2025. Setelah 21 tahun, Ibu Sugiyem Amat Suwito warga asal Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji sudah kembali berkumpul bersama keluarga," ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji, Najmul Fikri, Sabtu (22/02/2025).

"Kepulangan beliau, itu langsung saya dampingi, setelah melalui komunikasi dan koordinasi lintas sektor yakni Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Negara Suriah, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI Lampung) , Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan perwakilan Provinsi Lampung di Jakarta," tambahnya.

Selain itu, Kiki menjelaskan, bahwa yang bersangkutan merupakan pekerja migran Indonesia yang ilegal atau Unprosedural.

"Merujuk pada database di aplikasi siap kerja Kemnaker RI dan command center Kementerian Perlindungan PMI yang bersangkutan termasuk PMI Unprosedural sehingga perlindungan Negara kurang optimal. Dan Ibu Sugiyem adalah bernasib bagus, karena keadaannya sangat sehat alias mendapat majikan yang baik," terangnya.

Kendati demikian, Kiki menuturkan sangat menyayangkan hal tersebut, dan mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati - hati terhadap sindikat atau calo, yang mengiming-imingi bekerja di luar Negeri secara ilegal atau Unprosedural karena akan merugikan baik secara materi maupun mental.

"Jadi, yang bersangkutan mulai bekerja di Suriah sejak tahun 2004, bekerja merawat warga yang lanjut usia (Lansia). Karena orang yang dirawat tersebut telah meninggal dunia, akhirnya majikan yang mempekerjakannya itu tidak melanjutkan kontrak kerja, seluruh haknya dibayarkan dan Ibu Sugiyem dipulangkan melalui Kedutaan Besar Indonesia di Suriah, disitulah terlihat bahwa beliau adalah PMI Unprosedural," terangnya.

Kemudian, Kiki memastikan, warga yang bekerja ke luar Negeri tanpa melapor ke kantor Disnakertrans, maka jalur itu sangat diragukan legalitasnya.

"Pada dasarnya, masyarakat berniat bekerja ke luar Negeri jika tidak melapor ke Kantor Disnakertrans maka terindikasi Unprosedural, maka harapannya mari kita lindungi masyarakat atau tetangga kita dari sindikat tersebut, sehingga cita - cita atau harapan untuk bekerja ke luar Negeri agar ekonomi dan kesejahteraan keluarga membaik bisa terwujud," harapnya. (*)