Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Tepat 121 hari atau hanya 4 bulan lebih Satryo Soemantri Brodjonegoro menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Kini ia menjadi menteri pertama Kabinet Indonesia Maju yang terkena reshuffle.

Kabar reshuffle itu mulanya dibenarkan oleh Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya. Dia menyebut pelantikan beberapa pejabat dilakukan sore hari.

"Hari ini, akan ada pelantikan beberapa pejabat. Sore nanti ya," kata Mayor Teddy Indra Wijaya, Rabu (19/2/2025).

Kemudian, salah seorang pimpinan lembaga tinggi negara juga mengkonfirmasi agenda tersebut. Dia juga mengaku sudah menerima undangan pelantikan yang akan digelar pada pukul 15.30 WIB.

Selain itu, salah seorang yang mengetahui aktivitas Mendiktisaintek juga menyatakan Satryo Brodjonegoro sudah mulai membereskan barang-barang dari rumah dinasnya. Satryo disebut mulai mengosongkan rumah dinas menteri tersebut.

Pencopotan Satryo ditandai dengan pengangkatan Brian Yuliarto sebagai penggantinya. Brian diketahui merupakan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB). 

Pengangkatan Brian berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Nanik Purwanti. 

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Brian di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu. 

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tangung jawab," imbuh Brian.

Selama masa jabatannya, Satryo juga tak terlepas dari kontroversi. Ia sempat ramai menjadi perbincangan publik. Pasalnya, dia didemo ratusan pegawai di kantornya perihal mutasi pegawai.

Saat itu, Satryo sempat meluruskan memang ada mutasi besar-besaran karena pecahnya kementerian jadi tiga sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa Kontroversi Satryo

Mengajukan Tukin Dosen Rp 2,5 T

Sebelumnya dalam wawancara dengan detikEdu, Jumat (10/1/2025) lalu Mendikti Satryo Soemantri Brodjonegoro angkat bicara soal tunjangan kinerja (tukin) mengatakan pihaknya sudah mengajukan tambahan anggaran Rp 2,6 triliun ke Kementerian Keuangan terkait pembayaran tukin dosen. Tukin ini akan cair pada 2025 jika sudah mendapat persetujuan dari Kemenkeu dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

"Insya Allah kalau Kemenkeu sudah setuju, Banggar DPR juga setuju, ya," ucapnya di Gedung D Kemdikbud, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Satryo mengatakan pihaknya akan menutup perbedaan (closing the gap) pendapatan antara dosen ASN yang tidak mendapat tukin dengan yang mendapatkannya. Diharapkan, langkah ini mendukung pendapatan dosen ASN tidak lagi di bawah pendapatan tenaga kependidikan (tendik) administratif di perguruan tingginya.

"Jadi, yang betul adalah kita akan menutupi ya perbedaan yang selama ini ada antara yang dapat tukin dan tidak dapat tukin,"

Besar anggaran Rp 2,6 triliun yang diajukan dihitung dari data sementara dosen 'korban' dan rapelan tukinnya yang belum dibayarkan.

"Iya, rapelan," ucapnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui tunjangan kinerja (tukin) dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk 33.957 dosen seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi X Lalu Ari Hadrian.

Mau Mengubah 4 Aturan

Perubahan bahkan penghilangan aturan ini diutarakan Satryo dalam Taklimat Media 2025 lalu. Ada setidaknya 3 aturan yang diubah bahkan rencananya akan dihilangkan.

1. Permendikbudristek 44/2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen

2. Permendikbudristek 53/2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

3, Permenristekdikti 19/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin PTN

4. Draf Kepmen/Permen Kemdiktisaintek tentang "Grasi" Tugas Belajar, Pengaktifan Kembali, dan Penyetaraan Ijazah LN

Dalam Dies Natalis ke-75 UI, Mendiktisaintek Satryo bahkan mengatakan Permendikbudristek 53/2023 dan Permendikbudristek 44/2024 kemungkinan besar dihapuskan.

"Yang sudah pasti, Permen 53 akan kita ubah. Tadi sempet ketemu dengan teman-teman Senat Akademik UI yang terhormat, mereka tanya 'Bagaimana, berubahnya seperti apa?'. Saya tanya balik, maunya gimana? 'Kami takut kalau nggak ubah sekarang pas terbitnya Permen kita nggak sama'. Sampai Agustus (2025) kami tunggu usulan masing-masing unit seperti apa," jelasnya.

Kemendiktisaintek, imbuh Satryo, akan memberikan otonomi kampus seluas-luasnya, dalam penyusunan kurikulum, sistem kredit semester, lama studi profesi dan sebagainya.

"Asalkan patut, demikianlah seharusnya. Permen 53 kemungkinan besar akan kita hapus, perubahan otonomi seluasnya pada perguruan tinggi. Itu pun kita sedang ubah Permen 44 bahkan mungkin kita tiadakan. Kita kembalikan upaya lebih otonom lagi perguruan tinggi itu," jelas mantan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.

Bahkan Mendikti Satryo pernah berpesan kepada Rektor Universitas Indonesia Ir Heri Hermansyah agar menghilangkan nafsu untuk membuat aturan.

"Mungkin Pak Rektor yang baru, Pak Rektor kita semua ini jadi pemimpin hilangkan nafsu buat aturan. Dosen jangan diatur tapi di-empower, dosen-dosen yang hebat-hebat ini ditantang aja, bisa nggak ini?" pesan Mendiktisaintek Satryo dalam Dies Natalis ke-75 UI dilansir dari Youtube UI, Senin (3/2/2025).

Mau Moratorium Pembukaan Fakultas Kedokteran di PTN

Mendikti Satryo juga berencana menghentikan sementara pembukaan fakultas kedokteran di perguruan tinggi negeri. Ia pun mengakui pendirian FK merupakan salah satu upaya kampus untuk mendapatkan pendanaan.

"Kita stop dulu aja penambahannya (FK) itu," ujar Satryo saat menerima wawancara detikedu di Kantor Kemendiktisaintek, Jl Pintu Satu Senayan, Jakarta, Jumat (10/1/2024).

Solusinya adalah menambah kuota mahasiswa di FK yang telah berdiri di sekitar wilayah 3 T. Bukan membuka FK baru di PTN.

"Kalau butuh dokter, jangan buka FK. Tambahlah kuota mahasiswa FK yang ada di tempat-tempat tertentu. Misalnya mau nambah dokter untuk di 3T. Nah carilah FK yang sudah ada, existing, dekat 3T. Tambahlah kuotanya, berapa orang kebutuhannya, didik, lalu salurkan ke 3T," katanya.

Didemo ASN Kemendikti

Sekitar 235 pegawai ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menggelar aksi demo di kantor Kementerian Senin (20/1/2025) pagi.

Aksi tersebut turut ramai dengan spanduk bertuliskan berbagai protes seperti "Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri!". Kemudian ada tulisan lain "Kami ASN, dibayar oleh negara, bekerja untuk negara, bukan babu keluarga, #lawan #menterizalim #paguyubanPegawaiDikti".

Selain itu, kantor Kemendiktiksaintek juga ramai dengan karangan bunga dengan berbagai tulisan seperti "Berdiri Bersama Hari Ini Untuk Dikti yang Lebih Baik #LAWAN! #MenteriDzolim #PaguyubanPegawaiDikti", lalu "Berlaku Bajik Pada Karyawan Sebelum Mencitrakan Bijak di Keramaian".

Demonstrasi tersebut dipicu oleh pemecatan pegawai Kemendiktisaintek secara sepihak, Neni Herlina dan Angga. Peristiwa ini tentu menarik perhatian dari masyarakat. Terlebih, juga ada yang menyebut Mendiktisaintek pemarah dan suka menampar. Kehebohan ini akhirnya berujung damai.

Mendiktisaintek sudah bertemu dengan berbagai pihak terkait seperti Neni Herlina, Angga, hingga Ketua Paguyuban Pegawai Dikti Suwitno.

"Pertemuan terjadi di rumah dinas Pak Menteri pukul setengah 8 malam. Di situ terjadi perbincangan dari mulai aspirasi perbedaan yang ada sampai rekonsiliasi. Saling menerima, memaafkan, dan juga meluruskan hal-hal yang perlu diluruskan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendiktisaintek, Togar M Simatupang, Senin (20/1/2025).

Selain itu, Mendiktisaintek turut memberikan klarifikasi pada Senin malam (20/1/2025) di kediamannya. (*)