Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Besok, Kamis (20/2/2025), Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela Chalim akan resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung untuk periode 2025-2030. Keduanya akan menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali perekonomian daerah.

Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung masih menghadapi tekanan dan tertinggal dibandingkan angka nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional pasca-pandemi mengalami tren menurun, dari 5,32 persen pada 2022 menjadi 5,05 persen pada 2023.

Pada 2024, pertumbuhan ekonomi nasional juga menunjukkan penurunan dari 5,05 persen pada triwulan II menjadi 4,95 persen pada triwulan III.

"Ketidakstabilan ekonomi masih terjadi akibat dampak pandemi Covid-19 serta berbagai faktor eksternal dan internal," ujar Pengamat Ekonomi sekaligus Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Lampung, Usep Syaipudin, Rabu (19/2/2025). 

Sementara itu, Lampung mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,28 persen pada 2022 dan meningkat tipis menjadi 4,55 persen pada 2023. Namun, ketidakstabilan masih terlihat di 2024 dengan pertumbuhan ekonomi triwulan I sebesar 3,30 persen, triwulan II sebesar 4,80 persen, dan triwulan III sebesar 4,81 persen.

Ia menjelaskan bahwa tekanan terhadap ekonomi Lampung salah satunya disebabkan oleh daya beli masyarakat yang melemah, tercermin dari laju inflasi yang terus menurun.

Inflasi Lampung tercatat sebesar 3,45 persen pada Maret 2024, turun menjadi 2,84 persen pada Juni 2024, dan lebih rendah lagi pada September 2024 di angka 2,16 persen.

"Inflasi yang rendah tidak selalu mencerminkan stabilitas ekonomi, melainkan bisa menjadi indikasi kondisi overcooled yang memperlambat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Sektor pertanian, yang selama ini menjadi sektor dominan, justru diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif pada 2024, berkisar antara -1,49 persen hingga -1,71 persen.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi padi pada 2024 diperkirakan mencapai 2,73 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Namun, beberapa sektor lain menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh antara 7,9 persen hingga 8,5 persen, sektor perdagangan sekitar 8 persen hingga 9 persen, sementara sektor konstruksi diprediksi stabil dengan pertumbuhan sekitar 6,3 persen hingga 7,7 persen.

Sektor transportasi, yang sebelumnya tumbuh pesat dengan angka 20,31 persen pada 2022 dan 16,66 persen pada 2023, diperkirakan tumbuh di kisaran 13,20 persen hingga 14,53 persen pada 2024.

Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi juga mengalami perkembangan signifikan dengan proyeksi pertumbuhan 8,5 persen hingga 9,25 persen.

Menurut Usep Syaipudin, tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi ekonomi Lampung. Beberapa faktor yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi antara lain: pemotongan dana transfer ke daerah yang dapat menekan APBD dan menurunkan kualitas layanan publik. Kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen pada 2025 yang berpotensi membebani dunia usaha.

"Penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang berisiko menurunkan pendapatan pajak daerah. Lalu kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang mengalami defisit sejak 2020 hingga 2023, dengan utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten/kota mencapai Rp1,08 triliun pada 2023," jelasnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, ia merekomendasikan beberapa langkah strategis, di antaranya meningkatkan koordinasi antar kepala daerah, lembaga, serta kemitraan publik dan swasta guna memastikan kebijakan APBD lebih produktif. Mendorong kebijakan ekonomi yang inklusif agar pemulihan ekonomi berjalan merata, serta melakukan diversifikasi ekonomi dengan memperkuat sektor industri pengolahan, pariwisata, dan jasa guna mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian.

"Pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, bendungan, dan telekomunikasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Memperbaiki tata kelola pemerintahan dan birokrasi, lalu menyusun roadmap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dan memperkuat ketahanan pangan dan stabilisasi harga, " ungkapnya.

Selain itu, untuk mengatasi persoalan keuangan daerah, beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui hilirisasi komoditas lokal seperti kopi, singkong, dan kelapa sawit agar menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.

Kemudian, industrialisasi berbasis sumber daya lokal guna memperluas perekonomian daerah dan menarik investor. Mengoptimalkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi PAD. Memprioritaskan belanja modal yang mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memangkas pengeluaran yang tidak produktif.

"Jika langkah-langkah strategis ini dapat dijalankan dengan baik, perekonomian Lampung dapat lebih stabil dan mampu menghadapi tantangan di tahun 2025,” pungkas Usep Syaipudin. (*)