Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Indonesia Mandiri, Tiyas Apriza, menilai pelantikan kepala daerah serentak pada 20 Februari 2025 merupakan momen sakral yang menandai komitmen kepala daerah terpilih dalam menunaikan janji politik mereka.

Menurutnya, pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari amanat konstitusi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, kepala daerah yang baru dilantik dituntut untuk segera bekerja memenuhi hak-hak dasar masyarakat, sebagaimana prinsip suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei).

"Setelah dilantik, kepala daerah di Provinsi Lampung akan diuji kinerjanya dalam 100 hari pertama. Ini menjadi tolak ukur awal dalam menyelesaikan persoalan daerah dan mengimplementasikan program kerja yang telah dijanjikan saat kampanye," ujar Tiyas, saat dimintai keterangan, Rabu, 19 Februari, 2025.

Tiyas menyebutkan bahwa dua persoalan utama yang harus segera diselesaikan di Lampung adalah infrastruktur jalan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung 2024, sekitar 71 persen jalan di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota mengalami kerusakan. Selain itu, tingkat kemiskinan di Lampung masih mencapai 10,69 persen dari total penduduk sekitar 9 juta jiwa.

"Ini bukan hanya tanggung jawab gubernur, tetapi juga bupati dan wali kota. Diperlukan konsolidasi antar kepala daerah agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah dan lebih efektif dalam implementasinya," tambahnya.

Tiyas melihat bahwa terdapat tantangan besar yang akan dihadapi kepala daerah baru, terutama terkait efisiensi anggaran. 

Menurutnya, kepala daerah harus segera beradaptasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan melakukan sinkronisasi program agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Selain itu, ia menilai daerah yang sebelumnya dipimpin oleh penjabat (Pj) gubernur maupun Pj bupati/wali kota memiliki keterbatasan dalam hal legitimasi politik. Hal ini berdampak pada minimnya inovasi serta keberlanjutan program pembangunan.

"Dengan kepala daerah definitif yang telah dilantik, masyarakat tentu berharap mereka bisa lebih fokus dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara menyeluruh, baik dalam aspek pelayanan publik maupun pembangunan daerah," tutupnya. (*)