Kupastuntas.co, Lampung Timur - Masih banyak desa di Kabupaten Lampung Timur yang belum melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang menjadi salah satu penyebab honor kepala desa dan perangkat desa belum terbayarkan. Dari total 264 desa, tercatat 62 desa belum menyetor PBB ke Pemda setempat.

Kepala Bagian Otonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lampung Timur, Reza Pahlevi, menegaskan bahwa pelunasan PBB merupakan salah satu syarat untuk mencairkan Anggaran Dana Desa (ADD). Sebagian dari dana ADD tersebut digunakan untuk membayar honor kepala desa dan perangkat desa.

Reza menyebutkan bahwa dari 24 kecamatan di Lampung Timur, hanya 7 kecamatan yang desanya telah melunasi PBB untuk tahun 2024. Ketujuh kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Braja Selebah, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Way Bungur, dan Kecamatan Marga Tiga.

"Walaupun 7 kecamatan tersebut sudah melunasi PBB, jika masih ada kecamatan lain yang desanya belum melunasi, maka honor kepala desa dan perangkat desa tidak akan bisa dibayarkan," kata Reza Pahlevi, Rabu (19/2/2025).

Reza juga menjelaskan bahwa masih ada 16 kecamatan yang sebagian desanya belum melunasi PBB. Di antaranya, Kecamatan Batanghari dengan 4 desa, Kecamatan Batanghari Nuban dengan 7 desa, Kecamatan Bumiagung dengan 6 desa, dan Kecamatan Jabung dengan 2 desa yang belum melunasi PBB.

Selain itu, terdapat juga desa-desa di kecamatan lain seperti Labuhan Maringgai, Marga Sekampung, Labuhanratu, Matarambaru, Melinting, Pasir Sakti, Pekalongan, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana, Waway Karya, dan Way Jepara yang masih belum melunasi PBB.

"Secara keseluruhan, ada 62 desa yang belum melunasi PBB hingga saat ini. Semakin lama desa-desa tersebut belum membayar PBB, semakin lama pula honor kepala desa dan perangkat desa tidak dapat terbayarkan," ungkap Reza.

Reza menambahkan bahwa seharusnya PBB dapat dilunasi sebelum pergantian tahun agar honor kepala desa dan perangkat desa untuk triwulan terakhir dapat dibayarkan tepat waktu. (*)