Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Mahkamah Konstitusi (MK) memempertanyakan keabsahan syarat administrasi berupa ijazah pencalonan Aries Sandi sebagai calon bupati Pesawaran pada Pilkada serentak 2024. Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan sengketa Pilkada di MK yang digelar, Senin (17/2/2025).

Dalam persidangan terungkap bahwa Aries Sandi sudah dua kali mengajukan permohonan kehilangan ijazah untuk penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai syarat pencalonan menjadi bupati Pesawaran yakni pada tahun 2010 dan tahun 2015 silam.

Dalam sidang, MK menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico sebagai saksi. Dalam kesempatan itu hakim MK Saldi Isra bertanya kepada Thomas terkait syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mengajukan SKPI.

"Ketika orang menyampaikan kehilangan dan minta SKPI, itu cek apa yang dilakukan di luar dua ini oleh Dinas pak," tanya Saldi Isra dalam persidangan.

Menjawab pertanyaan tersebut, Thomas mengatakan jika dalam mengeluarkan SKPI Disdikbud memiliki SOP yang harus dijalankan sebelum menerbitkan SKPI. "Dinas itu ada SOP pak, jadi mesti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika dinas itu mengeluarkan SKPI," kata dia.

"Pertama surat keterangan kehilangan, kedua pernyataan mutlak, ketiga Fotocopy Ijazah, keempat pernyataan teman sekelas atau saksi yang mengetahui dia juga sekolah di kelas yang sama. Kemudian yang kelima verifikasi tim, jadi setiap penandatangan SKPI wajib kepala bidang ataupun sekretaris buat nota dinas kepada pimpinan," sambungnya.

Kemudian Saldi melanjutkan pertanyaan untuk memastikan jika Disdikbud Lampung masih menyimpan dokumen berupa nota dinas. "Apakah Dinas masih menyimpan nota dinas dan segala macamnya?" kata Saldi.

Menjawab hal tersebut Thomas mengatakan jika semua nota dinas yang keluar untuk penerbitan SKPI masih lengkap. "Ada lengkap, semua ada nota dinas nya pak," imbuhnya.

Saldi, kemudian memastikan apakah seluruh dokumen yang diterbitkan wajib mencantumkan nomor ijazah. "Dari tiga dokumen yang bapak serahkan ini soal contoh SKPI atas nama tiga orang yang bapak serahkan ini apakah ada kewajiban mencantumkan nomor ijazah," tanya Saldi.

Thomas menuturkan sesuai dengan SOP yang berlaku semua dokumen yang diterbitkan wajib melampirkan nomor ijazah. "Karena memang SOP nya ketika memang ada surat lehilangan, dia wajib melampirkan fotocopy," kata dia.

Mendengar jawaban tersebut, Saldi menekankan jika pada dokumen Aries Sandi yang diserahkan ke MK tidak dicantumkan nomor ijazah. "Tapi pak Aries Sandi ini satu-satuhya surat yang bapak keluarkan tidak ada nomor ijazah nya," tegasnya.

Saldi kembali menegaskan apakah Dinas diperbolehkan mengeluarkan SKPI dua kali dengan identitas pemohon yang sama. "Dalam perjalanan bapak, pernah tidak dua kali mengeluarkan SKPI untuk dua orang yang sama?" kata dia.

Thomas memastikaan tidak pernah mengeluarkan SKPU dua kali pada pemohon yang sama "Enggak pak," tegasnya.

Setelah bertanya kepada Kepala Disdikbud Lampung, Saldi kemudian bertanya ke pihak KPU terkait dokumen persyaratan yang digunakan Aries Sandi untuk mencalonkan diri pada tahun 2015. "KPU anda masih menyimpan dokumen 2015 enggak?" kata Saldi 

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan KPU Pesawaran  menyatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam persidangan.

"Yang mulia untuk dokumen 2015 persyaratannya sudah kami ajukan di barang bukti tambahan, dan saat itu sesuai PKPU yang berlaku no 9 2015 syaratnya adalah ijazah terakhir, pak Aries Sandi saat itu melampirkan ijazah terakhirnya S2 Hukum Unila," ujarnya.

Saldi menegaskan jika aturan yang digunakan untuk Pilkada sudah berbeda, sehingga KPU harus menyesuaikan. "Tapi kan sekarang aturannya beda, makanya saya katakan untuk memeriksa keterpenuhan syarat yang dikatakan minimal ijazah SLTA atau sederajat maka penailaiannya adalah Ijazah SLTA, SMP dan SD nya jadi KPU harus memperbaiki nya," sambungnya.

"Kami yang misterius ini soal yang tadi ada dua kali kehilangan dan digunakan untuk momen politik dua-dua nya, tadi pihak kuasa hukum terkait mengakui, 2010 menggunakan surat kehilangan juga, lalu digunakan lagi pada tahun 2015. Kemudian sekarang digunakan juga, tapi ini kami temukan ada fakta yang kami temukan seperti itu," tegasnya. (*)