Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sebanyak 15 kepala daerah di Provinsi Lampung akan dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Februari 2025 mendatang. Sebelumnya, mereka harus melakukan registrasi pelantikan dan pemeriksaan kesehatan di kantor Kemendagri pada 16-17 Februari 2025.

Usai dilantik, akan mengikuti retreat di Komplek Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.

Sebanyak 505 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik serentak pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Sebenarnya total ada 545 kepala daerah terpilih di Pilkada 2024, namun 40 kepala daerah diantaranya masih menjalani sidang sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga harus menunggu proses sidang sengketa selesai.

Dari 505 kepala daerah yang akan dilantik tersebut, 15 kepala daerah diantaranya berasal dari Provinsi Lampung.

Mereka adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela.

Kemudian, Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung terpilih Eva Dwiana dan Deddy Amarullah, Walikota dan Wakil Walikota Metro terpilih Bambang Santoso dan M Rafieq Adi Pradana, serta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat terpilih Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin.

Selanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan terpilih Radityo Egi Pratama dan Syaiful Anwar, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah terpilih Ardito Wijaya dan I Komang Koheri, serta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur terpilih Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi.

Lalu, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara terpilih Hamartoni Ahadis dan Romli, Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus terpilih Moh Saleh Asnawi dan Agus Suranto, Bupati dan Wakil Bupati Tulangbawang Barat terpilih Novriwan Jaya dan Nadirsyah, serta Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan terpilih Ali Rahman dan Ayu Asalasiyah.

Bupati dan Wakil Bupati Mesuji terpilih Elfianah-Yugi, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat terpilih Deddy Irawan-Irawan Topani, Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu terpilih Riyanto Pamungkas-Umi Laila serta Bupati-Wakil Bupati Tulang Bawang terpilih  Qodratul Ikhwan-Hankam Hasan.

Sedangkan untuk Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran terpilih Aries Sandi-Supriyanto belum bisa mengikuti pelantikan serentak karena masih mengikuti sidang sengketa Perselisihan Hasil Pilkada lanjutan di MK.

Sebelum pelantikan, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mewajibkan para kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih melakukan registrasi dan tes kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada 16-17 Februari 2025.

Pada hari Minggu (16/2/2024), ada 239 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang melaksanakan registrasi dan menjalani pemeriksaan kesehatan di kantor Kemendagri.

Registrasi dan pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan pada Senin (17/2/2025), yang akan diikuti 242 kepala daerah dan wakilnya. Proses pemeriksaan kesehatan terbagi dalam 3 sesi. Sesi pertama pukul 08.00-10.00 WIB, sesi kedua pukul 10.00-12.00 WIB dan sesi terakhir pada pukul 13.00-15.00 WIB. Pemeriksaan kesehatan mencakup tes tensi darah, kolesterol, hingga gula darah.

Selain pemeriksaan kesehatan, para kepala daerah dan wakilnya diwajibkan mengikuti gladi kotor pelantikan pada 18 Februari 2025 pukul 07.00 WIB. Kemudian, gladi bersih pada 19 Februari 2025 pukul 07.00 WIB di Istana Negara, Jakarta.

Usai pelantikan, para kepala daerah dan wakil kepala akan mengikuti retreat atau pembekalan di Komplek Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 200.5/692/SJ yang memuat semua biaya pembekalan kepala daerah ditanggung oleh Kemendagri. Jika merujuk surat edaran sebelumnya, ongkos yang ditanggung APBN bisa mencapai Rp11,06 miliar, dengan asumsi 503 kepala daerah dikali Rp22 juta.

Namun, asumsi hitungan hanya mencakup biaya keperluan para kepala daerah selama delapan hari yang meliputi penginapan, makan hingga seragam. Ongkos Rp11,06 miliar belum termasuk biaya penyelenggaraan dan pembelajaran orientasi yang dari awal ditanggung Kemendagri, serta biaya lainnya terkait acara pembekalan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, meninjau lokasi yang akan digunakan Retreat kepala daerah terpilih di komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (16/2/2025).

Retreat akan dilaksanakan mulai dari tanggal 21 hingga 28 Februari dan diikuti sebanyak 33 gubernur dan 481 kepala daerah. Wamendagri didampingi Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw langsung menuju ke lokasi untuk memeriksa tenda-tenda yang akan digunakan retreat kepala daerah terpilih selama sepekan.

Seluruh rombongan kepala daerah akan menggunakan jalur darat dari Yogyakarta menuju Magelang. Rencananya presiden Prabowo Subianto akan hadir di hari terakhir acara retreat untuk memberikan arahan kepada kepala daerah yang sudah dilantik.

Bima Arya Sugiarto mengatakan, retreat atau pembekalan kepala daerah sangat penting lantaran tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang pemerintahan. Terlebih, pembekalan ini penting untuk melakukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Bima mengatakan, pelaksanaan retreat kepala daerah di Magelang telah dipangkas lebih singkat hanya digelar selama 8 hari dari rencana awal 14 hari.

"Dipadatkan dan dibuat lebih efisien. Biaya sedang disesuaikan agar sesuai dengan kebijakan efisiensi," kata dia.

Sementara itu, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat terpilih Parosil Mabsus-Mad Hasnurin mengaku, saat ini fokus menyiapkan fisik dan mental jelang pelantikan dan retreat.

"Pertama tentunya menyiapkan mental, khususnya kesehatan rohani dan jasmani. Kami mulai rutin melakukan olahraga ringan seperti jalan santai dan olahraga lain dan yang pasti menjaga pola makan yang sehat," kata Parosil , Minggu (16/2/2025).

“Bahkan, hari ini kami sudah mengikuti rangkaian kegiatan yang digelar Kemendagri yakni pemeriksaan kesehatan dan pemberian pangkat kepada kepala daerah terpilih, dan semua tahapan berjalan lancar,” lanjut Parosil.

Selanjutnya, Parosil dan Mad Hasnurin akan mengikuti gladi kotor pada Selasa (18/2/2025), dan Rabu (19/2/2025) mengikuti gladi bersih. “Mohon doanya saja. Intinya kami secara spiritual dan mental tentu akan menyiapkan diri,” kata Parosil.

Parosil mengungkapkan, akan mengajak keluarga maupun kolega terdekat untuk memberikan dukungan dalam acara pelantikan nanti.

"Tapi kalau untuk acara di Magelang tentu tidak membawa keluarga. Saya sama ajudan saja yang berangkat supaya lebih fokus dalam rangka pembekalan yang akan diberikan pemerintah," imbuhnya.

Walikota dan Wakil Walikota Metro terpilih Bambang Iman Santoso-M. Rafieq Adi Pradana juga sudah berada di kantor Kemendagri, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.

“Untuk persiapannya semua sudah diatur oleh protokoler, kami tinggal ikut saja. Tapi tentunya persiapan secara keseluruhan dari saya dan Mas Rafieq sudah siap,” kata Bambang, Minggu (16/2/2025).

“Saat ini kami sedang mengikuti pemeriksaan kesehatan di Kemendagri. Mohon doanya agar semuanya berjalan lancar,” lanjut Bambang.

Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Lampung, Candrawansah, menilai retret kepala daerah di tengah upaya efisiensi anggaran tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.

"Berkaitan dengan retret kepala daerah di tengah efisiensi anggaran yang digaungkan, maka jelas tidak linear dengan kegiatan tersebut. Coba dihitung berapa biaya yang dihabiskan dalam kegiatan ini? Selain itu, mereka juga meninggalkan tugas pokok dan fungsi selama kurang lebih satu minggu," kata Candrawansah, Minggu (16/2/2025).

Padahal, lanjut Candrawansah, Presiden sudah menekankan efisiensi anggaran agar tidak ada kegiatan seremonial yang berlebihan.

"Seharusnya kegiatan pemerintah bisa menggunakan media daring atau online demi efisiensi anggaran, yang kemudian anggarannya dapat dialihkan untuk program yang lebih mendesak," tegasnya.

Menurutnya, retret tidak terlalu penting karena kepala daerah yang baru dilantik seharusnya sudah memahami tugas dan tanggung jawab mereka.

"Kalau mereka tidak memahami tugasnya, bagaimana dengan partai politik yang mengusung mereka? Sebelum mencalonkan diri, mereka sudah dianggap mengetahui segala hal yang dibutuhkan sebagai pemimpin daerah," jelasnya.

Candrawansah menyarankan, sebaiknya pelantikan serentak kepala daerah lebih baik dilakukan setelah seluruh sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi selesai.

"Menurut saya, pelantikan secara serentak tidak menjadi persoalan. Malah, seharusnya dilakukan setelah semua sengketa di MK selesai, sehingga tidak ada kepala daerah yang harus dilantik dua kali," katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa secara politik, kepala daerah harus segera merealisasikan janji-janji kampanye mereka.

"Masyarakat akan meminta pertanggungjawaban atas janji yang mereka tawarkan saat kampanye. Jangan sampai ada alasan efisiensi anggaran, tetapi kegiatan yang kurang penting justru tetap dijalankan. Ini yang harus diperhatikan kepala daerah," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Senin 17 Februari 2025, dengan judul "15 Kepala Daerah Terpilih Lampung Dilantik 20 Februari"