Kupastuntas.co, Pesawaran - Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran terpilih Aries Sandi-Supriyanto belum bisa mengikuti pelantikan serentak pada 20 Februari 2025 mendatang. Karena masih mengikuti sidang sengketa Perselisihan Hasil Pilkada lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Dikutip dari website Mahkamah Konstusi RI pada Minggu (16/2/2025), sidang perselisihan hasil Pilkada Pesawaran di MK berawal dari adanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Nomor Urut 2, Nanda Indira B dan Antonius Muhammad Ali, yang menggugat pencalonan Paslon Nomor Urut 1 Aries Sandi Darma Putra dan Supriyanto, yang dianggap inkonstitusional. 

Menurut Pemohon (Nanda dan Antonius), KPU Kabupaten Pesawaran meloloskan Aries-Supriyanto meskipun tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki ijazah SMU/sederajat. 

Pemohon menilai, hal ini sebagai pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, Pemohon menyoroti kewajiban keuangan Aries Sandi Darma Putra kepada negara, di mana laporan BPK RI mencatat Aries masih berutang Rp386 juta dari total Rp457 juta saat menjabat sebagai Bupati Pesawaran pada 2015. 

Pemohon berpendapat bahwa utang yang belum lunas ini melanggar prinsip integritas seorang calon kepala daerah. 

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 1635 Tahun 2024, mendiskualifikasi Paslon Aries-Supriyanto sebagai pemenang Pilbup Pesawaran 2024, dan menegaskan bahwa langkah ini diperlukan demi menjaga keadilan dan keabsahan pemilu.

Sidang sengketa perselisihan hasil Pilkada Pesawaran di MK dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah Nomor 20/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Pesawaran

Sebelumnya, KPU Kabupaten Pesawaran menegaskan bahwa pencalonan Aries Sandi Darma sebagai Bupati Pesawaran 2024 telah memenuhi syarat. 

Setelah menerima laporan dari Sumarah terkait ijazah Aries, Bawaslu merekomendasikan pemeriksaan ulang dokumen pendidikan terakhirnya. 

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, KPU melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Hasil klarifikasi menunjukkan bahwa surat keterangan pengganti ijazah Aries sesuai dengan Permendikbud No. 29/2014, didukung oleh bukti kehilangan dari Polresta Bandar Lampung. 

Kuasa hukum Aries, Mario Andreansyah, menuding Pemohon menyembunyikan dan memutarbalikkan fakta hukum, termasuk terkait ijazah. Ia menegaskan bahwa Aries benar memiliki ijazah persamaan dari SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun ajaran 1995. Bawaslu kemudian mempertegas bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) Aries sudah sesuai, dan KPU menilai pencalonannya sah berdasarkan fakta dan analisis hukum.

Berdasarkan dokumen yang diterima kupastuntas.co, Aries Sandi Darma Putra membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa dirinya peserta didik di SMAN 1 Bandar Lampung telah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah/STTB nomor seri ujian persamaan tahun 1995 tertanggal 16 Juli 2018. Surat pernyataan ini ditandatangani Aries Sandi Darma Putra di atas meterai Rp6.000. 

Pihak SMAN 1 Bandar Lampung juga telah menerbitkan surat keterangan Nomor: 420/969/IV.40/III.1/2024 tertanggal 9 Desember 2024 yang ditandatangani Kepala SMAN 1 Bandar Lampung Ngimron Rosadi. 

Surat keterangan tersebut diterbitkan menanggapi surat dari Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor: 389/PM.00.02/K.LA-07/XII/2024 perihal permintaan informasi. 

Melalui surat keterangan ini, Ngimron Rosadi menerangkan bahwa berdasarkan data tahun pelajaran 1994/1995 bahwa Aries Sandi Dharma Putera tidak terdaftar sebagai peserta didik di SMAN 1 Bandar Lampung. 

Ngimron Rosadi juga menyebut sepanjang sepengetahuannya dan yang ia ketahui, SMAN 1 Bandar Lampung tidak pernah melaksanakan ujian persamaan. 

Selain itu, ada surat pernyataan dari guru SMAN 1 Bandar Lampung bernama Rosidah Sembiring dengan NIP 130682649 tertanggal 13 Januari 2025 ditandatangani di atas materai Rp10.000.

Melalui surat pernyataan ini, Rosidah Sembiring menyatakan bahwa selama menjadi guru SMAN 1 Bandar Lampung tidak mempunyai murid (peserta didik) bernama Aries Sandi Dharma Putra dari tahun 1992 sampai dengan 1995. 

Rosidah Sembiring juga menyatakan SMAN 1 Bandar Lampung pada tahun 1994/1995 tidak pernah melaksanakan ujian persamaan. Surat pernyataan ini juga dilegalisasi oleh Notaris Bandar Lampung bernama Novalia Eka Putri.

Ada pula surat pernyataan yang dibuat oleh Heru Sasi Riyanty selaku Staf TU SMAN 1 Bandar Lampung sejak tahun 1968 sampai dengan 2016 (purnabakti) tertanggal 13 Januari 2025 ditandatangani di atas materai Rp10.000. 

Melalui surat pernyataan ini, Heru Sasi Riyanty menyatakan dalam bertugas selama kurang lebih 30 tahun (staf  SMAN 1 Bandar Lampung) berdasarkan data tidak ada murid/peserta didik bernama Aris Sandi Dharma Putra. 

Heru Sasi Riyanty juga menyatakan bahwa tahun 1994/1995 SMAN 1 Bandar Lampung tidak pernah melaksanakan ujian persamaan. Surat pernyataan ini juga dilegalisasi oleh Notaris Bandar Lampung Novalia Eka Putri. 

Ada pula surat pernyataan yang dibuat Muh. Farid selaku guru SMAN 1 Bandar Lampung sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2023 (sudah pensiun 2023) tertanggal 24 Januari 2025 ditandatangani di atas materai Rp10.000. Surat pernyataan tersebut dilegalisasi oleh Notaris Bandar Lampung Novalia Eka Putra. 

Dalam surat pernyataan ini, Muh. Farid menyatakan selama menjadi guru SMAN 1 Bandar Lampung tidak mempunyai murid/peserta didik bernama Aries Sandi Dharma Putra sejak tahun 1992 sampai dengan 1995.  Ia juga menyatakan SMAN 1 Bandar Lampung tahun 1994/1995 tidak pernah melaksanakan ujian persamaan. 

Selain itu, Polresta Bandar Lampung juga pernah menerbitkan tanda bukti laporan kehilangan barang/surat  Nomor: TBL/C-1/2917/VII/2018/LPG/SPKT/RESTA BALAM atas laporan Edi Natamenggala tertanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani Kanit SPKT II Polresta Bandar Lampung Inspektur Polisi Sunardi. 

Dalam surat tersebut Edi Natamenggala melaporkan tentang kehilangan barang/surat penting berupa satu lembar Surat Keterangan Kelulusan Ujian Persamaan SMA Negeri 1 yang dikeluarkan oleh Kanwil P dan K Provinsi Lampung tahun kelulusan tahun 1995 atas nama Aries Sandi Dharma Putra. 

Edi Natamenggala melaporkan bahwa kehilangan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira jam 11.00 WIB yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitar Jalan Gajah Mada Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung. 

Dalam tanda bukti laporan kehilangan barang/surat tersebut tertulis surat keterangan ini bukan sebagai pengganti atas barang-barang yang telah hilang, melainkan untuk keperluan mengurus kembali barang atau surat-surat yang telah hilang atau rusak. 

Selain itu, ada pula Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan Nomor: 420/1801/V.01/DP.2C/2018 yang diterbitkan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung tertanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung Sulpakar di atas materai Rp6.000. 

Dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan ini disebutkan bahwa Aries Sandi Darma Putra adalah pemilik Ijazah Paket/Kesetaraan Ujian Persamaan Negeri 1 tahun pelajaran 1995. Disebutkan juga surat keterangan ini dipergunakan sebagai pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan Ujian Persamaan SMA Negeri 1 asli yang hilang. Anehnya, dalam surat ini tidak dituliskan SMA Negeri 1 kabupaten/kota mana. 

Bukan hanya itu, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung juga menerbitkan Surat Nomor: 421/307 N.01/DP.2/2025 tertanggal 31 Januari 2025 perihal klarifikasi dan penjelasan yang ditandatangani Kepala Dinas Dan Kebudayaan Provinsi Lampung Sulpakar. 

Surat tersebut menjawab surat yang dikirimkan kuasa hukum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pesawaran Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali Nomor: 01/P/HK/II/2025 tertanggal 30 Januari 2025. 

Melalui surat tersebut, Sulpakar menyatakan berdasarkan arsip yang ada di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung saat ini tidak terdapat arsip ijazah ujian persamaan atas nama Aries Sandi Darma Putra. 

Selain itu, Sulpakar juga menyatakan apabila surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Aries Sandi Darma Putra tersebut merupakan pernyataan tidak benar, maka dapat kami nyatakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan Nomor: 420/1801/V.01/DP.2C/2018 tanggal 19 Juli 2018 atas nama Aries Sandi Darma Putra dapat dinyatakan tidak berlaku/tidak dapat dipergunakan. 

Diminta tanggapannya soal sengketa hasil Pilkada Pesawaran di MK ini, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung, Iskardo P Panggar, mengatakan untuk putusan MK terkait sengketa Pilkada Pesawaran tidak bisa diprediksi. Karena itu menjadi ranah MK.

“Putusan MK tidak bisa diprediksi, apakah Aries Sandi akan dieliminasi atau tidak dieliminasi. Semua tergantung di MK. Karena putusan MK itukan binding dan final,” kata Iskardo, Minggu (16/2/2025).

Menurutnya, putusan MK tidak bisa ditebak. “Bisa saja Wakil Aries Sandi naik jika gugatan disetujui MK, dan bisa juga Pilkada ulang atau bisa pasangan Nanda Indira dan Antoniyus yang naik menggantikan Aries Sandi. Semua tergantung dari putusan MK nanti,” jelasnya. 

Sementara Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Lampung, Iwan Satriawan, mengatakan dalam regulasi pencalonan kepala daerah, seorang kandidat minimal harus memiliki ijazah SMA atau sederajat. Namun, hingga kini Aries Sandi belum dapat membuktikan keabsahan ijazah paket C miliknya.

"Jika Aries Sandi tidak bisa menunjukkan bukti sah ijazahnya, MK memiliki dasar kuat untuk mendiskualifikasinya. Sebab, syarat pencalonan kepala daerah jelas mengatur bahwa kandidat harus memiliki ijazah minimal SMA," kata Iwan, Minggu (16/2/2025). 

Iwan mengungkapkan, dalam kondisi seperti ini, biasanya setiap sekolah atau Dinas Pendidikan memiliki salinan ijazah. Namun, Aries Sandi hanya melampirkan surat kehilangan dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang masih diperdebatkan keabsahannya karena tidak memiliki nomor seri.

Lebih lanjut, Iwan mengatakan bahwa jika Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran terpilih Aries Sandi-Supriyanto didiskualifikasi, maka Paslon Nanda Indira- Antonius berpeluang langsung ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih.

"Karena Pilkada Pesawaran kemarin hanya diikuti dua paslon. Jika satu pasangan didiskualifikasi, maka pasangan lain otomatis ditetapkan sebagai pemenang. Berbeda jika ada tiga paslon, maka PSU (pemilihan suara ulang) harus dilakukan," jelasnya.

Iwan menerangkan, mengacu pada PKPU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa jika terdapat paslon yang dibatalkan keterpilihannya, maka paslon dengan suara terbanyak berikutnya akan ditetapkan sebagai pemenang, kecuali jika ada tiga Paslon, yang mana harus dilakukan PSU.

Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Lampung, Candrawansah, menilai sengketa Pilkada Pesawaran saat ini memasuki tahap pembuktian yang sangat krusial. Keputusan MK akan sangat bergantung pada fakta persidangan yang terungkap.

"Soal kemungkinan PSU, saya melihat peluangnya kecil. Keputusan MK nanti akan bergantung pada sejauh mana bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak," ujarnya.

Terkait keabsahan ijazah Aries Sandi, Candrawansah mengatakan putusan MK akan menentukan apakah surat pengganti ijazah yang diajukan memang didasarkan pada dokumen asli sebelumnya atau justru dikeluarkan tanpa dasar yang jelas.

"Jika memang tidak ada ijazah sebelumnya, lalu mengapa Aries Sandi bisa lolos sebagai Bupati pada periode 2010-2015? Ini menunjukkan adanya persoalan dalam proses verifikasi administrasi yang dilakukan saat itu," ungkapnya.

Candrawansah menegaskan, jika Aries Sandi tidak bisa membuktikan keabsahan ijazahnya, maka proses pencalonannya sejak awal tidak memenuhi syarat, sehingga keputusan diskualifikasi dapat dijatuhkan oleh MK.

“Putusan akhir MK dalam sengketa ini akan menjadi penentu apakah Pilkada Pesawaran harus diulang atau langsung menetapkan pasangan lain sebagai kepala daerah terpilih,” terangnya.

Untuk diketahui, MK akan membacakan putusan perkara perselisihan hasil Pilkada 2024 pada 24 Februari 2025. "Putusan perkara (pilkada) diperkirakan tanggal 24 Februari 2025, hanya jamnya yang belum bisa dipastikan nanti kepastiannya menunggu pemberitahuan atau panggilan sidang," kata Ketua MK Suhartoyo, Jumat (14/2/2025).

Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan tindakan yang dapat mencoreng citra MK maupun profesi hukum lainnya. 

Ia menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa intervensi. "Perlu diingatkan agar baik pemohon, pihak terkait tidak melakukan apapun yang nanti bisa merusak citra kita bersama, citra MK rusak, hakim rusak, lawyer juga rusak, dengan mengatakan 'oh saya ini bisa menghubungi', 'saya kenal dengan hakim itu', dan segala macam, tolong itu dihindari," tegas Saldi.

"Kita bersama-sama berkepentingan menjaga profesi masing-masing," sambungnya.

Saldi juga menekankan, putusan MK akan dibuat berdasarkan bukti dan keterangan dari semua pihak. Ia mengingatkan bahwa hasil putusan harus diterima sebagai konsekuensi dari kontestasi politik.

"Nanti hasilnya akan kami sampaikan dan semua pihak harus siap menerima itu, ini konsekuensi saja, kalau ada kontestasi politik ada dua paslon, satunya pasti kalah, gak mungkin dua-duanya menang,” tuturnya.

“Kalau ada tiga (paslon), duanya pasti kalah. Kalau ada empat (paslon), tiganya pasti kalah, menang kan cuma satu," tambah Saldi.

Ia juga menekankan bahwa yang terpenting adalah semua pihak telah berusaha secara maksimal dalam proses ini. Ia menyebut upaya tersebut sebagai kontribusi dalam kehidupan demokrasi yang tidak boleh dirusak. 

“MK sebagai lembaga yang dipercaya untuk menyelesaikan perkara ini, akan memutuskan dengan seadil-adilnya berdasarkan bukti yang ada,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi semua pihak yang telah mendedikasikan waktunya dalam proses hukum ini. (*)