Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Anggaran preservasi atau perbaikan jalan nasional di Provinsi Lampung tahun 2025 masih diblokir. Hal ini terjadi dampak adanya pemangkasan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp81,38 triliun. Padahal, saat ini sejumlah ruas jalan nasional sudah banyak berlubang dan rusak.

Efisiensi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2025 dikhawatirkan berdampak pada tidak adanya jalan nasional yang akan dipreservasi atau dipelihara secara rutin, termasuk di Provinsi Lampung.

Awalnya, Kementerian PU mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp110,95 triliun. Menyusul Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran Kementerian PU dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun. Dengan adanya efisiensi itu, sisa anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya sebesar Rp 29,57 triliun.

Menindaklanjuti efisiensi anggaran tahun 2025, Menteri PU Dody Hanggodo telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik dan pembangunan infrastruktur dan kegiatan yang tidak prioritas.

Sementara khusus Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU, besaran anggaran yang dipangkas mencapai Rp24,83 triliun. Ini mencakup peniadaan pembangunan jalan sepanjang 57 kilometer serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan 1.102 kilometer jalan, dan preservasi rutin jalan sepanjang 47.603 kilometer serta jembatan 563.402 meter.

Menanggapi hal itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, Susan Novelia, mengatakan, pada awal tahun 2025 ini belum ada pekerjaan jalan nasional yang dilaksanakan karena saat ini anggaran masih diblokir.

"Untuk saat ini belum ada pekerjaan yang dilaksanakan karena anggaran masih diblokir," kata Susan Novelia, baru-baru ini.

Namun, Susan menyampaikan bahwa penanganan jalan nasional tahun 2025 tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di tahun 2024 lalu.

"Untuk pekerjaan di tahun 2025 akan lebih banyak preservasi dan pemeliharaan jalan nasional rutin," ucapnya.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 lalu BPJN Lampung mengelola anggaran sebesar Rp 370 miliar untuk menangani jalan nasional di Lampung sepanjang 1.298 kilometer di 65 ruas jalan.

Ironisnya, saat ini sejumlah ruas jalan nasional di Provinsi Lampung mulai mengalami kerusakan. Salah satunya di Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung sudah mulai banyak jalan berlubang akibat tergerus air hujan.

Pantauan di lapangan, sejumlah lubang jalan berada di Jalan Soekarno Hatta di depan SMA Yadika, di depan Indogrosir, di depan PO Puspa Jaya, dan di depan Asrama Haji Rajabasa.

Selain itu, sejumlah jalan berlubang juga terjadi di Jalan Lintas Sumatera di depan Dealer Hino dan depan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang serta di depan lahan sawit Natar dan di depan Bandara Radin Inten II.

Kerusakan jalan nasional juga terjadi di kabupaten Lampung Barat tepatnya di jalan lintas Liwa-Krui di Pekon (Desa) Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, yang mengalami amblas.

Sebagian badan jalan nasional penghubung Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat tersebut amblas akibat tergerus luapan sungai yang tak jauh dari jalan tersebut.

Keberadaan sejumlah titik jalan nasional yang rusak ini tentu akan membahayakan pengguna jalan yang melintas. Apalagi, sebentar lagi sudah memasuki bulan Ramadhan dan arus mudik serta arus balik Idul Fitri.

Bahkan, kerusakan jalan nasional ini sudah memakan korban jiwa pada 16 Januari 2025 lalu. Seorang wanita yang dibonceng suaminya naik motor terjatuh hingga meninggal dunia di lokasi. Korban terjatuh akibat menghindari jalan berlubang yang berada di Jalan Soekarno Hatta sekitaran PKOR Way Halim, Bandar Lampung. Saat terjatuh, korban langsung tertabrak mobil yang sedang melaju di belakangnya.

Sementara itu, Pengamat Infrastruktur, Yayat Supriyatna, mengatakan selama ini Kementerian PU selalu menjadi kementerian yang mendapatkan alokasi pagu anggaran terbesar.

"Ini pukulan telak secara psikologis ke PU karena biasanya PU selama ini menjadi kementerian terdepan bersama dengan Kementerian Pendidikan," kata Yayat.

Karenanya, Yayat menyarankan agar Kementerian PU melakukan revisi Rencana Strategis (Renstra). Misalnya, di bidang Bina Marga, Kementerian PU disarankan untuk merincikan apa manfaat dari perbaikan jalan terhadap penurunan biaya logistik hingga bagaimana dampaknya bila perbaikan tidak dilakukan, serta kaitannya dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen.

"Harusnya Kementerian PU juga menyuarakan keberatan-keberatannya. Contohnya satu, bagaimana kondisi jalan misalnya dikaitkan dengan penurunan beban biaya logistik. Nah, kan pemerintah menginginkan dalam tahun ini bisa gak dalam aspek pengembangan ekonomi itu biaya logistik bisa diturunkan," kata Yayat.

Selain itu, lanjut dia, infrastruktur juga menjadi faktor pendukung kelancaran program swasembada pangan atau food estate, khususnya di luar Pulau Jawa.

“Perlu dirincikan, apakah di kawasan sentra pangan tersebut, sudah tersedia infrastruktur bidang Kementerian PU maupun Kementerian Perhubungan yang mumpuni untuk mendistribusikan hasil panen ke wilayah lain di Indonesia,” katanya.

"Jangan sampai ketika nanti food estate-nya sudah berfungsi, panen sudah terjadi, terjadi panen raya misalnya, tiba-tiba tidak bisa didistribusikan karena jalannya tidak ada, pelabuhan tidak ada. Itu jadi persoalan kan?" lanjut Yayat. (*)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Jumat 14 Februari 2025 dengan judul “Anggaran Perbaikan Jalan Nasional di Lampung Masih Diblokir”