Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Banjir telah menjadi ancaman rutin bagi Kota Bandar Lampung, terutama saat musim hujan tiba. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk mengatasi masalah ini, seperti normalisasi sungai, perbaikan drainase hingga program penanaman pohon dan pembuatan lubang biopori.

Dosen Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatra (Itera) yang juga peneliti banjir, Arif Rohman mengatakan, jika langkah-langkah tersebut cenderung lebih bersifat responsif, dilakukan hanya ketika musim hujan tiba atau setelah banjir melanda.

"Pola penanganan ini mengindikasikan masih lemahnya mitigasi jangka panjang, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam penanggulangan bencana banjir," kata dia saat dimintai keterangan, Senin (10/2/2025).

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber pada tahun 2025, Pemkot Bandar Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp165 miliar untuk perbaikan fasilitas kota, termasuk sistem drainase.

Meskipun angka ini cukup besar, efektivitasnya perlu dipertanyakan jika perbaikan hanya dilakukan secara lokal tanpa perencanaan secara menyeluruh.

"Untuk memastikan anggaran tersebut tepat sasaran, Pemkot seharusnya terlebih dahulu menyusun rencana berbasis data topografi resolusi tinggi dan analisis aliran air," paparnya.

Ia juga menjelaskan jika Pemkot Bandar Lampung telah memiliki Masterplan Drainase yang ditandatangani pada 22 April 2022 yaitu Perda Nomor 4 tahun 2022.

Perda ini harus dilaksanakan paling lama 2 tahun setelah Perda diundangkan yang artinya pada April 2024 lalu perencanaan sistem drainase yang meliputi rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknis terinci harusnya sudah ada.

"Data topografi resolusi tinggi pada skala 1:5.000 untuk dasar perencanaan detail tata ruang hingga saat ini belum dimiliki oleh Kota Bandar Lampung," jelasnya.

Data ini sangat penting untuk menentukan arah aliran drainase yang benar dan memastikan sistem drainase terintegrasi secara keseluruhan.

"Kota Bandar Lampung telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2021-2041 (Perda No.4, 2021) pada skala 1:25.000, dan sedang mengusahakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada skala 1:5.000 yang tentunya juga membutuhkan data yang sama," katanya.

Perbaikan berbasis data tidak hanya akan membantu mengurangi risiko banjir tetapi juga mencegah perpindahan masalah ke wilayah lain.

"Tanpa pendekatan ini, besar kemungkinan dana yang telah dianggarkan akan habis tanpa memberikan solusi jangka panjang," ungkapnya.

Menurut dia selain perbaikan infrastruktur, salah satu faktor utama yang memperparah banjir di Bandar Lampung adalah ketidaksesuaian tata guna lahan.

Alih fungsi lahan yang tidak terkendali telah mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, mempercepat aliran permukaan, dan meningkatkan risiko banjir.

"Pemkot harus lebih tegas dalam menindak pelanggaran tata ruang, terutama jika lokasi tersebut terbukti berkontribusi terhadap kejadian banjir," katanya.

Sehingga, Pemkot Bandar Lampung memerlukan alat deteksi untuk menentukan lokasi mana yang berkontribusi tterhadap kejadian banjir atau memperparah banjir.

"Penertiban bangunan yang berdiri di daerah resapan air harus segera dilakukan. Pemkot juga perlu memastikan bahwa seluruh pembangunan mengikuti rencana tata ruang yang telah disusun," imbuhnya.

Menurutnya tanpa penegakan hukum yang konsisten, langkah-langkah mitigasi akan selalu terbentur oleh praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan.

"Langkah-langkah penanggulangan banjir di Bandar Lampung perlu bertransformasi dari sekadar responsif menjadi lebih proaktif dan berbasis data," katanya.

Perencanaan drainase yang matang, mitigasi yang kuat, dan penegakan aturan tata ruang akan membantu mengurangi risiko banjir secara signifikan di masa depan.

"Pengadaan data topografi resolusi tinggi harus menjadi prioritas utama agar perencanaan ke depan dapat dilakukan dengan baik dan komprehensif," tambahnya.

Dengan potensi anggaran yang besar, Pemkot Bandar Lampung memiliki kesempatan untuk membuat perubahan nyata yang berdampak positif bagi masyarakat.

"Masyarakat pun perlu ikut berperan serta dalam menjaga lingkungan dan mendukung kebijakan pemerintah yang mengutamakan keberlanjutan. Banjir bukanlah takdir, melainkan tantangan yang dapat diatasi dengan perencanaan yang tepat dan komitmen bersama," tutupnya. (*)