Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung meminta Pemerintah Kota (Pemkot) serius dalam menangani banjir yang terus berulang.

Ketua Komisi III DPRD, Agus Djumadi, mengatakan bahwa penanganan banjir harus dilakukan dengan pendekatan jangka panjang, bukan hanya sebatas solusi jangka pendek.

"Kami meminta agar persoalan drainase mendapat perhatian lebih serius karena hal ini menjadi aspek penting dalam kepemimpinan Eva. Dalam RPJMD, masterplan pengelolaan sungai, air, dan banjir harus menjadi prioritas utama," ujar Agus saat dimintai keterangan di ruang kerjanya, Senin, 10 Februari 2025.

Menurutnya, terdapat sejumlah perusahaan yang harus dipanggil karena berkontribusi terhadap permasalahan banjir.

"Di daerah pesisir, ada perusahaan seperti PT Pelindo dan PT Semen Baturaja yang menyebabkan penyempitan drainase. Kami meminta pihak terkait untuk meninjau kembali hal ini dan mengambil tindakan serius," katanya.

Ia menambahkan bahwa dinas terkait sudah beberapa kali dipanggil oleh Komisi III DPRD. Namun, keseriusan dari pihak dinas dalam membenahi persoalan banjir masih perlu ditingkatkan.

"Kami sudah beberapa kali memanggil dinas terkait untuk membahas penataan banjir, dan bukan hanya bersikap reaktif saat banjir terjadi. Pekan lalu, kami juga telah memanggil Dinas PU dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membahas anggaran. Kami merekomendasikan adanya alokasi anggaran yang lebih jelas mengatasi banjir," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya perencanaan yang lebih matang agar Pemkot tidak kalah dengan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman.

"Jika tidak ada perencanaan yang cepat dan tepat, maka kita akan kewalahan menghadapi dampaknya," sambungnya.

Agus menegaskan bahwa pada tahun 2025 ini, Pemkot harus mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk menangani masalah banjir.

"Kita tahu bahwa pada periode sebelumnya, Eva masih fokus pada penanganan COVID-19 sehingga pembenahan drainase sempat terhambat di beberapa mata anggaran. Maka, tahun ini harus ada penganggaran khusus untuk masalah ini," tutupnya. (*)