Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Produksi Gabah Kering Giling (GKG) di Provinsi Lampung tahun 2025 ditargetkan 2.832.483 ton atau jika dikonversi beras sebesar 1,6 juta ton. Namun, Bulog Lampung hanya akan menyerap beras tahun ini sebanyak 100 ribu ton.

Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung menargetkan produksi GKG tahun 2025 sebesar 2.832.483 ton atau jika dikonversikan menjadi beras sebesar 1,6 juta ton.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto, mengatakan pentingnya perencanaan produksi yang matang guna mendukung target pencapaian produksi pangan di tahun 2025.

“Sektor pertanian di Provinsi Lampung memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi 9 juta penduduknya,” kata Bani saat kegiatan “Penyusunan Sasaran Produksi Tanaman Pangan Tahun 2025”, baru-baru ini.

Ia mengatakan, pada tahun 2024, Provinsi Lampung telah mengalokasikan kegiatan optimalisasi lahan rawa seluas 28.202 hektar, pompanisasi seluas 45.625 hektar, serta pengembangan padi gogo di lahan seluas 4.350 hektar yang tersebar di beberapa kabupaten, yakni Lampung Tengah, Lampung Timur, Mesuji, dan Tulang Bawang.

“Provinsi Lampung mendapatkan target produksi tahun 2025 sebesar 2.832.483 ton GKG. Tantangan yang dihadapi semakin berkurangnya luas baku sawah (LBS),” katanya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 446.1/SK-PG.03.03/V/2024, LBS Provinsi Lampung berkurang 6,7% dari 361 ribu hektar menjadi 337 ribu hektar. “Hal ini menuntut kita untuk lebih inovatif dalam mencari strategi untuk meningkatkan produksi GKG,” ujarnya.

Sementara itu, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah (Kanwil) Lampung mulai melakukan penyerapan gabah milik petani.

"Bulan ini kami sudah mulai serap gabah petani di lapangan. Februari sudah mulai penyerapan. Per 30 Januari 2025 Bulog sudah menyerap 89,50 ton gabah," kata Pimpinan Perum Bulog Kanwil Lampung, Nurman Susilo, Kamis (6/2/2025).

Nurman mengungkapkan, pada bulan Februari ini penyerapan gabah belum banyak dilakukan karena belum semua daerah melakukan panen.

"Panen belum banyak tapi ada beberapa daerah seperti di Lampung Tengah dan Tanggamus sudah mulai panen," imbuhnya.

Ia menerangkan, pada 2025 tahun ini pihaknya menargetkan akan menyerap 100 ribu ton  beras. "Tahun 2025 ini target kita sendiri akan menyerap 100.000 ton setara beras," ungkap Nurman.

Nurman menjelaskan, pihaknya melakukan pembelian gabah dan beras petani sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) Nomor 2 Tahun 2025.

"Kami akan melakukan penyerapan melalui satuan kerja gabah dan beras serta didukung seluruh penggilingan padi mitra kerja pengadaan Bulog se Provinsi Lampung," jelasnya.

Penyerapan tersebut sesuai dengan kualitas dan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. "Untuk Gabah Kering Panen (GKP) di petani dibeli Rp6.500 per kilogram dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen," jelasnya.

Kemudian GKP di penggilingan dibeli Rp6.700 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.

Untuk Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan dibeli Rp8.000 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen.

"GKG di gudang Bulog sebesar Rp8.200 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen," tuturnya.

Selanjutnya, untuk beras di gudang Bulog dibeli sebesar Rp12.000 per kg dengan kualitas derajat sosoh minimal 100 persen, kadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 25 persen, dan butir menir maksimal 2 persen.

"Dengan adanya perubahan harga ini diharapkan petani mendapatkan harga yang baik, dan pemerintah melalui Perum Bulog dapat melakukan penyerapan hasil panen untuk pemupukan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara maksimal," paparnya.

Untuk diketahui, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi telah bersurat kepada Direktur Utama Perum Bulog untuk melaksanakan penugasan pengadaan gabah dan beras dalam negeri pada tahun 2025 dengan target sebanyak 3 juta ton setara beras. Sementara Kementerian Pertanian menargetkan produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 32 juta ton.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin mengatakan, Lampung menjadi salah satu provinsi penyangga di luar pulau Jawa yang harus siap mendukung program swasembada pangan nasional yang ditargetkan terwujud tahun 2027.

“Saat ini Lampung merupakan salah satu provinsi penghasil pangan terbesar di Indonesia, menduduki peringkat ke-6 dari sepuluh besar penghasil pangan nasional. Namun, demikian, masih banyak tantangan yang terjadi di dalam swasembada pangan di Provinsi Lampung,” kata Samsudin saat memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun 2025 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (23/1/2025).

Ia mengungkapkan, beberapa tantangan harus segera diatasi, diantaranya penyusutan lahan pertanian, distribusi yang tidak optimal, dan irigasi yang tidak baik sehingga banyak sawah yang pasokan airnya tidak normal.

“Tantangan lainnya terkait dengan jual beli produk pangan di Provinsi Lampung adalah masih maraknya praktek monopoli harga di tingkat petani dan bentuk transaksional jual beli gabah yang harus diantisipasi,” jelasnya.

Samsudin mengungkapkan, Kejaksaan Tinggi Lampung sudah mempunyai sebuah terobosan strategis yaitu Posko Monitoring Ketahanan Pangan, yang difokuskan untuk mengawasi dan mengendalikan pangan guna mengantisipasi potensi gejolak harga dan kelangkaan bahan pokok.

"Tentu ini akan banyak perannya dalam pengawasan ketahanan pangan di Provinsi Lampung. Prinsip dalam jual beli pangan di Lampung, kita tidak boleh juga merusak pengusaha, tidak boleh juga merugikan petani pangan," tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi  Lampung, Kuntadi mengatakan, dibentuknya Posko Monitoring Ketahanan Pangan menindaklanjuti ditetapkannya program swasembada pangan sebagai salah satu sistem pertahanan negara.

“Artinya di sini telah terjadi perluasan makna tentang ketahanan pangan, pangan bukan hanya sekedar bagaimana pemda ini mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya, tapi sudah dilihat dari berbagai aspek, khususnya dari aspek ketahanan negara," kata Kuntadi.

Menurut Kuntadi, ketahanan pangan adalah hal yang sangat rentan untuk dipolitisir sehingga perlu pengawasan dalam pelaksanaannya.

Kuntadi menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung sangat berkepentingan karena memang provinsi Lampung merupakan 1 dari 10 lumbung pangan Indonesia.

“Artinya ketidakmampuan kita mengendalikan ketahanan pangan, tidak membuat kita mencukupi produksi pangan itu pasti akan berdampak nasional. Karena melihat kita adalah salah satu lumbung, ini semestinya menjadi tantangan kita bersama bahwa apa yang sudah ditargetkan oleh pemerintah pusat harus tercapai dan salah satu titik poinnya ada di kita," tegas Kuntadi.

Yang menarik, selama empat tahun terakhir, capaian luas tanam padi di Provinsi Lampung menunjukan penambahan. Namun dari segi produksi padi justru terjadi penurunan.

Tahun 2021 luas tanam padi di Lampung 489.573 hektar, naik jadi 518.256 hektar tahun 2022, naik lagi 530.108 hektar tahun 2023, dan menjadi 531.616 hektar tahun 2024.

Namun, produksi gabah hingga Desember 2024 mencapai 2.731.226 ton GKG atau turun 26.672 ton GKG dibandingkan 2023 yang mencapai 2.757.898 ton GKG. (*)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Jumat 07 Februari 2025, dengan judul "Target Beras Lampung 1,6 Juta Ton, Bulog Hanya Serap 100 Ribu Ton"