Kupastuntas.co, Metro – Menjelang akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Wahdi-Qomaru Zaman, berbagai persoalan masih membayangi pemerintahan mereka. Beberapa isu muncul ke permukaan, mulai dari alih fungsi ruko menjadi hotel yang dinilai luput dari perhatian, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek jalan Dr. Soetomo, hingga pembangunan yang belum selesai.

Pengamat pemerintahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Dharma Wacana Metro, Pindo Riski Saputra berpendapat bahwa meskipun pemerintahan Wahdi-Qomaru telah mencatat beberapa pencapaian positif, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan.

Menurut Pindo, Kota Metro telah mengalami kemajuan di beberapa sektor, seperti peningkatan dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024, yang menempatkan Metro di peringkat ke-9 terbaik nasional. Selain itu, terdapat peningkatan dalam sistem akuntabilitas kinerja serta pengembangan ekonomi dan sosial.

Namun, di balik prestasi tersebut, masih banyak persoalan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan baru. Salah satu masalah utama adalah pembangunan infrastruktur yang belum tuntas.

“Ada beberapa proyek pembangunan yang terbengkalai, termasuk proyek jalan yang bermasalah, serta tata kelola pembangunan yang kurang transparan,” ujar Pindo ketika dikonfirmasi Kupastuntas.co, Senin (3/2/2025).

Program strategis seperti Pencegahan Stunting dan Inovasi Jama-PAI memang menunjukkan progres positif, namun tetap membutuhkan perbaikan agar lebih efektif. Pindo menilai bahwa kesinambungan program-program ini harus menjadi perhatian bagi pemerintahan berikutnya.

Seiring pergantian kepemimpinan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Haji Bambang Iman Santoso dan Dr. M. Rafieq Adi Pradana, Pindo mengingatkan bahwa transisi pemerintahan akan menjadi tantangan tersendiri.

“Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar tidak terjadi stagnasi atau konflik kebijakan, seperti kelanjutan program pembangunan, pengelolaan sumber daya manusia, penyusunan rencana strategis, dan pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Pindo juga menekankan pentingnya persiapan matang dalam masa transisi ini. Komunikasi yang efektif antara pemerintahan lama dan baru sangat krusial untuk memastikan kesinambungan program.

Selain itu, dokumentasi yang jelas mengenai program-program yang sudah berjalan akan memudahkan tim baru dalam melakukan evaluasi dan perencanaan ke depan.

Potensi konflik antara pemerintahan Wahdi-Qomaru dan Bambang-Rafieq juga perlu diantisipasi. Pindo berpendapat bahwa perbedaan visi dan misi dapat menyebabkan perubahan prioritas dalam pembangunan.

“Pemerintahan baru mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani isu-isu tertentu, sehingga beberapa program yang sedang berjalan bisa saja dihentikan atau dimodifikasi,” jelasnya.

Beberapa potensi ketidaksinambungan kebijakan termasuk Perubahan Prioritas, di mana pemerintahan baru dapat mengalihkan fokus pada program lain yang dianggap lebih penting.

“Kemudian, ada kemungkinan perombakan Struktur Organisasi, di mana pergantian kepemimpinan sering diikuti dengan perubahan birokrasi yang dapat mempengaruhi jalannya program. Terakhir, pendekatan pemerintahan baru dalam menangani masalah bisa berbeda dari pendahulunya, sehingga program lama mungkin mengalami penyesuaian,” ungkapnya.

Untuk menghindari konflik ini, Pindo menyarankan evaluasi program, konsultasi dengan pemangku kepentingan, serta penyusunan rencana strategis yang matang.

“Pemerintahan baru harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” tambahnya.

Agar pemerintahan Bambang-Rafieq dapat berjalan lancar tanpa hambatan signifikan, Pindo, yang juga merupakan dosen di Universitas Dharma Wacana, memberikan beberapa saran strategis, mulai dari evaluasi program hingga komunikasi yang efektif.

“Pemerintahan baru harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang telah berjalan untuk menilai efektivitasnya. Melakukan analisis SWOT dengan menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari setiap kebijakan yang ada,” paparnya.

“Kemudian, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga Metro, menyesuaikan program lama dengan visi dan misi baru, serta menetapkan prioritas dan timeline yang jelas. Pemerintahan juga harus memastikan bahwa perubahan kebijakan dipahami dan didukung oleh masyarakat serta pejabat daerah terkait,” tambahnya.

Pindo menekankan bahwa pemerintahan baru harus memiliki komitmen kuat untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

“Kunci keberhasilan pemerintahan Bambang-Rafieq ke depan adalah pengelolaan transisi yang baik serta pengawasan dan evaluasi ketat terhadap program-program yang telah berjalan,” pungkasnya.

Dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang masih dihadapi, masyarakat Metro tentu berharap kepemimpinan baru dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi Bumi Sai Wawai. (*)