Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Puadi, meminta jajaran Bawaslu untuk bekerja lebih transparan, tegas, dan responsif.

"Tingkat kepuasan dan citra baik yang diperoleh Bawaslu, yang mencapai 81,6 persen, tentu mencerminkan kepercayaan publik yang semakin kuat terhadap lembaga ini dalam menjalankan tugas dan wewenangnya," kata Puadi dikutip dari laman website Bawaslu, Rabu (29/1/2025).

Menurut Puadi, hal ini sangat relevan dengan peran Bawaslu dalam mengawal pemilu dan pilkada agar tetap berintegritas.

Lebih lanjut Puadi mengatakan, kepercayaan publik terhadap Bawaslu akan sangat bergantung pada sejauh mana Bawaslu mampu menjaga prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan transparansi dalam setiap proses pemilu dan pemilihan.

"Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu memiliki tugas utama untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pilkada bebas dari manipulasi, kecurangan, atau penyalahgunaan wewenang,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, menjaga kepercayaan publik sangatlah penting karena kepercayaan akan menjadi landasan utama dalam efektivitas pengawasan.

Puadi mengungkapkan, dengan tingkat kepuasan yang tinggi, Bawaslu semakin terdorong untuk bekerja lebih transparan, tegas, dan responsif terhadap berbagai potensi pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Puadi mengatakan, kepuasan dan citra baik ini juga menunjukkan bahwa masyarakat merasa Bawaslu cukup kredibel dalam menegakkan aturan pemilu dan pemilihan yang bersih.

"Namun, untuk menjaga dan bahkan meningkatkan tingkat kepercayaan ini, Bawaslu perlu terus bekerja secara profesional, menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap dinamika politik, serta lebih aktif dalam sosialisasi dan edukasi kepada publik tentang pentingnya pengawasan yang independen dan berintegritas," katanya.

Ia menerangkan, secara keseluruhan, peningkatan citra ini memberi semangat bagi Bawaslu untuk terus memperkuat perannya dalam menjaga kelancaran dan keadilan proses demokrasi di Indonesia, sambil tetap menjaga hubungan baik dengan publik melalui komunikasi yang terbuka dan transparan. (*)