Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Panitia Khusus (Pansus) Tataniaga Singkong DPRD Lampung terus berupaya mencari solusi untuk menciptakan kestabilan harga singkong. Salah satu gagasan yang sedang dipertimbangkan adalah menjadikan singkong sebagai komoditas ketahanan pangan.

Ketua Komisi II DPRD Lampung sekaligus anggota Pansus Tataniaga Singkong, Ahmad Basuki, menjelaskan bahwa Pansus akan mendalami peran pihak ketiga, termasuk pengepul, yang selama ini menjadi penghubung antara petani dan perusahaan dalam rantai distribusi. Hal ini dilakukan untuk mengurai persoalan ketimpangan harga.

"Keberadaan pengepul sering menjadi isu. Perusahaan tidak selalu bisa langsung mengambil hasil panen dari petani, sehingga ada lapak (pengepul) sebagai perantara. Ini menjadi perhatian khusus, terutama terkait alat timbang yang digunakan. Alat timbang ini harus ditera secara berkala oleh dinas terkait agar hasilnya akurat," ujar Ahmad Basuki, saat dikonfirmasi, Rabu (22/1/2025).

Menurutnya, proses tera ulang dan monitoring alat timbang sangat penting karena ketidakakuratan bisa merugikan petani.

"Bisa saja produksi per hektar petani yang dilaporkan 20–25 ton ternyata lebih tinggi, tapi karena timbangan yang tidak benar, hasilnya jadi merugikan mereka," imbuhnya.

Ahmad Basuki juga menyatakan bahwa Pansus akan mengkaji lebih dalam aspek teknis yang terjadi di lapangan, termasuk soal refaksi (pengurangan berat akibat kadar pengotor seperti air, tanah, atau bonggol).

"Refaksi ini harus dihitung dengan wajar. Tidak masuk akal jika satu truk muatan dikurangi hingga 35% karena alasan tanah atau kotoran. Ini perlu pembahasan ulang agar lebih adil," katanya.

Ia menekankan bahwa baik petani maupun perusahaan sering merasa tidak diuntungkan dalam situasi saat ini. "Petani merasa dirugikan, sementara perusahaan juga mengeluhkan tingginya biaya produksi. Jadi, siapa yang diuntungkan? Jangan-jangan hanya pengepul yang mendapat manfaat," ujarnya.

Ahmad Basuki menambahkan bahwa tata kelola tataniaga singkong harus diatur agar menciptakan keseimbangan.

"Pansus ini dibentuk untuk memastikan harga yang berkeadilan. Tujuannya adalah menyejahterakan petani tanpa merugikan perusahaan, karena keduanya saling membutuhkan," jelasnya.

Ahmad Basuki juga menggarisbawahi pentingnya membangun kembali pola kemitraan antara petani dan perusahaan. Ia mencontohkan bagaimana di luar negeri, petani sudah mengetahui harga hasil panennya sejak awal.

"Di luar negeri, sistem kontrak farming diterapkan. Jadi petani tidak seperti membeli kucing dalam karung. Saat ini, petani kita menanam tanpa kepastian harga, yang akhirnya bergantung pada fluktuasi pasar," katanya.

Ahmad Basuki juga menyoroti dampak impor terhadap petani lokal. Perusahaan sering mengeluhkan kualitas kadar pati singkong lokal yang dianggap lebih rendah dibandingkan tapioka impor.

"Volume atau kuota impor harus kita dalami. Pengguna tapioka terbesar sebenarnya ada di Jawa, sementara Lampung menjadi pusat produksi singkong. Namun, mekanisme pasar di luar Lampung kerap menjadi patokan harga di daerah ini," jelasnya.

Pansus berencana menggali lebih banyak informasi dari berbagai pihak, termasuk Bea Cukai dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Jika kita serius membela petani, impor harus dikurangi dan kuotanya dibatasi. Namun, kebutuhan nasional tetap harus dipertimbangkan agar keseimbangan tetap terjaga," ujarnya.

Ahmad Basuki berharap Pansus Tataniaga Singkong dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang melindungi petani dan memastikan Lampung sebagai sentra singkong tetap menjadi andalan masyarakat.

"Singkong adalah penghidupan bagi banyak petani di Lampung. Kita harus memastikan sektor ini tetap terjaga dengan kebijakan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan bersama," pungkasnya. (*)