Kupastuntas.co, Lampung Barat - Aksi massa yang dilakukan ratusan pegawai Non ASN atau tenaga honorer yang menuntut agar mereka diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu mendapat respon pemerintah Lampung Barat, Rabu (22/1/2024).

Setelah menyampaikan orasi atas tuntutan yang diinginkan, pemerintah kabupaten Lampung Barat melalui Asisten ll Bidang Perekonomian dan Pembangunan Wasisno Sembiring, mengajak perwakilan massa untuk diskusi.

Dalam pertemuan yang dilakukan, Wasis menyampaikan jika pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat soal permasalahan tersebut, sebab menurutnya perlu ada solusi terkait apa yang disampaikan massa.

"Sejak tahun 2004, persoalan honorer K1 dan K2 mulai dibenahi, terbaru honorer K2 selesai, namun pada proses pengangkatan ke PPPK memerlukan waktu karena membutuhkan kajian yang kompleks," kata dia dalam diskusi.

Baca juga : Ratusan Massa Mulai Padati Pemkab Lambar, Minta Usut Tuntas Data Siluman Hingga Mafia PPPK

Ia juga menambahkan bahwa kemampuan keuangan daerah masih bergantung pada transfer pusat, sehingga hal tersebut pula yang menjadi kendala pemerintah daerah dalam melakukan pengangkatan PPPM.

"APBD Lampung Barat sebagian besar berasal dari transfer pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 0,57 persen dari total anggaran Rp1 triliun, ini jadi kendala kami mendukung pengangkatan honorer penuh waktu," ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah kabupaten Lampung Barat tetap berkomitmen untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu jika kondisi keuangan memungkinkan, meskipun diperlukan kajian yang matang.

"Saat ini, skema paruh waktu menjadi solusi sementara. Insyaallah, jika ekonomi membaik, pengangkatan PPPK penuh waktu akan dilakukan, karena jumlah tenaga honorer di Lampung Barat mencapai sekitar 2.400 orang," kata dia.

"Kami telah menyampaikan permasalahan ini ke provinsi untuk diteruskan ke pusat, jika ada kebijakan pusat, pengangkatan secara bertahap akan dilakukan, mulai dari paruh waktu hingga penuh waktu," imbuhnya.

Kemudian terkait transparansi proses seleksi PPPK, Wasisno menegaskan bahwa verifikasi tenaga honorer dilakukan oleh BKPSDM. "Jika ada keluhan atau dugaan ketidaktransparanan, masyarakat dipersilakan melapor ke BKPSDM atau kepala tempat bertugas," kata dia.

Ia juga mengingatkan agar keberatan disampaikan sesuai prosedur yang berlaku.  "Ada waktu untuk masa sanggah, sehingga tidak perlu menimbulkan polemik setelah keputusan diumumkan agar proses yang berjalan tetap tertib," kata dia.

Ia menuturkan, PPPK yang lolos seleksi akan langsung ditempatkan sesuai kebutuhan, seperti di sektor kesehatan, setelah lolos seleksi dan pemeriksaan kesehatan. Semua disesuaikan dengan kebutuhan formasi.

Lebih lanjut, Wasisno menjelaskan bahwa data tenaga honorer dan PPPK berada di pusat, bukan di pemerintah daerah.

"Kunci data ada di BKN, bukan di pemerintah daerah. Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR agar persoalan ini segera terselesaikan," tandasnya.

Untuk diketahui, ratusan massa sudah memadati pemkab Lampung Barat sejak pagi, mereka berjalan dari lamban Pancasila menuju kantor bupati untuk menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya terkait pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu.

Selain itu mereka meminta pemerintah kabupaten Lampung Barat mengusut tuntas dugaan adanya data siluman dan mafia PPPK yang bermain dalam penerimaan PPPK dilingkungan pemerintahan setempat. (*)