Kupastuntas.co, Lampung Barat - Sebanyak ribuan tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) berencana akan menggelar aksi menolak status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Wakil Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Dian Wijaya mengatakan, setidaknya akan ada 1.500-an tenaga Non ASN yang akan mengikuti aksi damai yang akan digelar di jalaman kantor bupati dan DPRD Lampung Barat, Rabu (22/1/2025).

Ia mengatakan, dalam aksi massa yang akan digelar besok, mereka menolak status PPPK paruh waktu bagi honorer yang berstatus R2 dan R3, pemerintah berencana mengangkat honorer yang tak lolos PPPK menjadi PPPK paruh waktu.

"Kami menolak itu, ini hajad kami semua demi kemajuan dan kesejahteraan bagi kami yang sudah mengabdi lama," kata Dian, saat dikonfirmasi, Selasa (21/1/2025) pagi.

Ia menambahkan, setidaknya ada empat tuntutan yang akan disampaikan ribuan honorer pada aksi besok, antara lain yaitu pengangkatan PPPK penuh waktu, transfaransi verifikasi data honores yang aktif dan tidak aktif.

"Kemudian tidak ada pengangkatan cpns sebelum pengangkatan honor ke PPPK Penuh Waktu yang terdata di database BKN dan kunci database BKN, kuota PPPK 2025 ditambah dan dahulukan yang tersata di database," jelasnya.

"Lalu kami meminta agar database dikunci dan dihabisin dulu yang ada, anak honorer jangan dipandang sebelah mata sama pimpinan, selama ini kami tidur, dan sekarang kami akan aksi," sambungnya.

Ia menambahkan, seluruh honorer yang ada di pelosok wilayah Lampung Barat pun akan ikut turun ke lapangan.

“Teman-teman dari pelosok Lampung Barat pun pada mau ikut turun semua, ya karena memang ini hajad kami," jelasnya.

"Seperti teman-teman dari ujung Suoh, Ujung Rembun Lumbok Seminung, dan lainnya akan ikut turun semua," tambahnya.

Ia berharap Pemkab Lampung Barat dan DPRD setempat bisa ikut turun mendengarkan keluh kesah honorer.

Menurutnya, pihaknya bakal menggelar aksi yang lebih besar lagi jika tunturan mereka tidak didengar oleh pemerintah.

"Semoga besok pemkab dan DPRD bisa turun juga turun dengarkan suara kami, jika tidak ada hasil akan kita adakan demo yang lebih besar lagi," ujarnya.

Ia mengatakan jika aksi tersebut tidak hanya akan digelar di Lampung Barat tetapi juga di Jakarta pada 3 Februari mendatang. "Nanti tanggal 3 Februari di Jakarta ada aksi juga, ada perwakilan untuk Lampung Barat," pungkasnya. (*)