Kupastuntas.co, Tanggamus – Ribuan tenaga honorer dari berbagai sektor Se-Kabupaten Tanggamus menggelar aksi damai di lapangan upacara Pemkab setempat, Rabu (15/1/2025). Aksi ini menjadi suara bersama para honorer hasil seleksi PPPK 2024 tahap 1, yang terdiri dari tenaga pengajar, tenaga kesehatan, tenaga administrasi, Satpol PP, dan lainnya, untuk menuntut kejelasan status mereka.

Dalam aksi tersebut, para tenaga honorer mempertanyakan kebijakan pemerintah yang hanya menerima 220 PPPK di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2024. Padahal, jumlah tenaga honorer di Bumi Begawi Jejama ini mencapai 3.361 orang.

Mereka menganggap kuota yang sangat minim ini tidak mencerminkan kebutuhan nyata akan pegawai di berbagai sektor pelayanan publik.

"Kami merasa tidak adil. Dengan jumlah tenaga honorer yang begitu banyak, kuota 220 orang sangat jauh dari cukup. Kami mempertanyakan bagaimana pemerintah menentukan angka tersebut, sementara kami telah mengabdi bertahun-tahun untuk melayani masyarakat," tegas Sarjito, Ketua Forum Honorer R2 dan R3.

Di tengah orasi yang berlangsung di luar lapangan, sejumlah perwakilan tenaga honorer diundang untuk menghadiri pertemuan yang difasilitasi oleh Pemkab Tanggamus.

Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat kantor sekretariat Pemkab Tanggamus dan dihadiri oleh Asisten III Pemkab Tanggamus Suksino, Staf Ahli Bupati Erlan Deni Saputra, Sekretaris BKPSDM Bambang Probo Sampurno, Kepala Bidang Formasi dan Mutasi BKPSDM Prayitno, Kabag Ops Polres Tanggamus Kompol Samsuri, Kadis Perhubungan Jonsen Vanesa, Ketua DPRD Agung Setyo Utomo, serta jajaran Komisi I DPRD Tanggamus.

Namun, setelah mendengarkan penjelasan para pejabat Pemkab Tanggamus, para perwakilan tenaga honorer merasa kecewa. Tuntutan utama mereka, yakni diangkat menjadi PPPK full time, dinyatakan tidak dapat diakomodasi karena keterbatasan kuota dan regulasi yang mengikat pemerintah daerah.

"Kami sangat kecewa karena penjelasan dari pihak pemerintah tidak menjawab tuntutan utama kami. Satu kata yang kami perjuangkan, yaitu diangkat menjadi PPPK full time, ternyata belum bisa diwujudkan," ungkap Budy, salah seorang perwakilan tenaga honorer usai pertemuan.

Dalam aksi tersebut, Forum Honorer R2 dan R3 menyampaikan enam poin tuntutan utama, di antaranya:

1. Segera sahkan RPP Manajemen ASN yang mengakomodasi honorer database BKN R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu.

2. Terbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan tenaga non-ASN database BKN menjadi PPPK full time.

3. Menolak rekrutmen CPNS 2025 sebelum tenaga non-ASN database BKN diangkat menjadi PPPK full time.

4. Revisi UU 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah agar memberikan ruang lebih besar untuk pengangkatan honorer.

5. Menolak status PPPK paruh waktu dan meminta pengangkatan penuh waktu.

6. Mengutamakan pengangkatan berdasarkan masa kerja dan kontribusi nyata.

Ketua DPRD Tanggamus, Agung Setyo Utomo, menyatakan akan mengawal aspirasi para tenaga honorer dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik.

“Kami memahami kegelisahan para tenaga honorer dan akan mendorong pemerintah daerah untuk memperjuangkan keadilan bagi mereka,” ujar Agung.

Para peserta berharap perjuangan ini dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi status kerja mereka dan kebijakan pengangkatan tenaga PPPK di masa mendatang.

Para tenaga honorer bahkan menyebut janji pengangkatan PPPK penuh waktu tersebut hanya sebagai "ansor" atau angin surga belaka. Mereka merasa belum ada kepastian nyata atas tuntutan yang telah disampaikan.

Usai pertemuan di dalam ruangan, para peserta aksi ditemui oleh sejumlah pejabat Pemkab Tanggamus, termasuk Ketua DPRD Agung Setyo Utomo dan beberapa anggota Komisi I DPRD Tanggamus.

Namun, hingga menjelang waktu zuhur, para peserta aksi tetap meninggalkan lokasi dengan wajah muram karena tuntutan mereka tidak diakomodasi.

Meski kecewa, para tenaga honorer menyatakan tidak akan berhenti memperjuangkan hak mereka. Mereka merencanakan aksi serupa di tingkat nasional.

"Minggu pertama bulan Februari kami akan ke Jakarta menuntut aspirasi kami kepada Kementerian PANRB dan BKN," tegas Sarjito.

Aksi damai ini menjadi gambaran kegelisahan ribuan tenaga honorer di Kabupaten Tanggamus. Mereka berharap perjuangan ini dapat memberikan perubahan signifikan terhadap kebijakan pengangkatan tenaga PPPK di masa depan, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan keadilan bagi mereka yang telah lama mengabdi. (*)