Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya untuk meningkatkan kualitas produksi singkong dan kesejahteraan petani melalui program pembinaan dan kemitraan dengan pengusaha.

Kabid Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung, Ida Rachmawati mengatakan jika kemitraan antara petani dan pengusaha tersebut bertujuan untuk memastikan kedua belah pihak saling menguntungkan.

"Dan yang tidak kalah penting kita akan galakkan kemitraan antara pengusaha dengan petani, pasti kemitraan yang menguntungkan bagaimana bentuknya akan dirundingkan di masing-masing lokasi karena jelas beda antara lokasi satu dan lokasi lain," kata dia saat dimintai keterangan, Selasa (7/1/2025).

Ida mencontohkan kemitraan tersebut seperti para pengusaha diminta untuk menyiapkan pupuk serta bibit yang unggul. Sementara petani diwajibkan untuk menjual hasil singkongnya ke perusahaan yang menjadi mitranya.

"Misal pengusaha menyediakan sarana nya seperti pemberian pupuk dan bibit unggul karena kadang petani menggunakan bibit yang asal. Nanti petani harus jual ke mitra nya dengan harga yang sudah disepakati," kata Ida.

"Sehingga saat harga turun dia tidak terlalu murah karena sudah disepakati. Kemudian waktu harga tinggi maka petani juga gak boleh jual dengan perusahaan lain karena sudah ada kesempatan dengan kemitraan tersebut," sambungnya.

Pada kesempatan tersebut Ida menjelaskan jika dalam beberapa tahun terakhir pihaknya telah memberikan bantuan pupuk organik kepada para petani meskipun jumlah nya tidak terlalu banyak.

"Tahun 2023 lalu ada bantuan pupuk organik untuk 3.000 hektare kemudian tahun 2024 hanya 1.200 hektare karena terbatas anggaran. Tahun ini kita tidak bantu lagi karena menurut pemerintah pusat komoditas singkong akan diberikan pupuk subsidi lagi," tuturnya.

Menurut Ida, produksi singkong di Provinsi Lampung setiap tahunnya berfluktuasi dengan rata-rata 7 juta ton dengan daerah penghasil seperti Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur dan Mesuji.

"Untuk produksi singkong di Lampung hampir setiap tahun berfluktuasi. Harga rendah nya sebenernya tidak terlalu berpengaruh terhadap produksi tapi lebih ke kesejahteraan petani," tutupnya.

Sebelumnya, PRD Provinsi Lampung resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong untuk menyelesaikan berbagai persoalan singkong di Lampung, disahkan pada Senin, (6/1/2025).

Ketua Pansus, Mikdar Ilyas, menyampaikan bahwa pansus ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang menguntungkan bagi petani serta pengusaha.

"Intinya, pansus ini ingin membuat petani nyaman, termasuk memastikan mereka mendapatkan pupuk subsidi dan harga singkong yang pantas. Begitu juga dengan pengusaha, kita ingin mereka tetap bertahan, bahkan kalau bisa meningkatkan usaha mereka," ujar Mikdar.

Sebagai langkah awal, Pansus menunjuk tiga tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang hukum, tata niaga, dan pertanian.

"Kami sudah menetapkan tiga tenaga ahli, yaitu Angga Lana (hukum), Helmi (tata niaga singkong), dan Prof. Abas (pertanian). Tugas mereka adalah mengumpulkan bahan-bahan sesuai bidang masing-masing, yang nantinya menjadi rujukan dalam pembahasan," jelas Mikdar. (*)