Komisi IV DPRD Lampung Dorong Percepatan Realisasi Infrastruktur dan Pengendalian Inflasi
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Yusnadi, menyoroti perlunya percepatan alokasi belanja infrastruktur sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, yang saat ini masih berada pada angka 22 persen.
"Kita harus segera menyesuaikan kebijakan sehingga target realisasi belanja infrastruktur mencapai 40 persen pada 2025. Infrastruktur yang memadai akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah dan berkontribusi langsung pada stabilisasi inflasi,” ujar Yusnadi, saat dikonfirmasi, Selasa (7/1/2025).
Yusnadi juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mendukung agenda pembangunan nasional seperti Asta cita.
Ia mendorong Pemerintah Daerah Lampung untuk melakukan terobosan nyata, baik dalam aspek kemudahan investasi maupun penguatan pengawasan terhadap insentif dan program strategis lainnya.
"Pemerintah Provinsi Lampung perlu memastikan alokasi belanja infrastruktur mencapai target 40 persen di tahun 2025, dengan prioritas pada proyek strategis yang mendukung distribusi hasil bumi, aksesibilitas ekonomi, dan pengendalian inflasi," bebernya.
Kemudian, pemda harus meningkatkan pengawasan terhadap program-program yang diberikan insentif, memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran, serta menyampaikan laporan secara transparan kepada DPRD.
"Sinkronisasi Kebijakan Nasional-Daerah. Kebijakan di tingkat daerah harus sejalan dengan program nasional untuk memastikan dukungan penuh dari pusat. Ini mencakup optimalisasi agenda Astacita dalam pembangunan daerah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat," katanya.
Ia melanjutkan, pemerintah perlu melakukan intervensi yang lebih terarah, seperti stabilisasi harga bahan pokok dan optimalisasi distribusi barang melalui perbaikan infrastruktur jalan, guna menurunkan angka inflasi ke tingkat yang lebih ideal.
"Sebagai Anggota DPRD, khususnya di Komisi IV, saya siap berkolaborasi efektif bersama Pemerintah Daerah, karena kita adalah Pemerintahan Daerah, guna memastikan rekomendasi ini dapat diimplementasikan secara efektif," terangnya.
"Infrastruktur yang kokoh dan inflasi yang terkendali adalah fondasi menuju Lampung yang lebih maju dan sejahtera," pungkas Yusnadi. (*)
Berita Lainnya
-
PHE OSES Dua Kali Tidak Hadiri Panggilan Kejati Lampung Terkait Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi PT LEB
Rabu, 08 Januari 2025 -
Harga Gas LPG 3 Kilo Naik, Warga: Tidak Masalah Asal Stok Selalu Ada
Rabu, 08 Januari 2025 -
Marak Rokok Ilegal di Lampung, Rifandy: Mahalnya Rokok Legal dan Sanksi Pidana Masih Ringan
Rabu, 08 Januari 2025 -
Hiswana Migas Lampung Minta Pangkalan Pasang Informasi Perubahan Harga LPG 3 Kilogram
Rabu, 08 Januari 2025