Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung memastikan kesiapan pasokan uang layak edar sebesar Rp 1 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Kepala Perwakilan BI Lampung, Junanto Herdiawan, menyatakan bahwa layanan penukaran uang baru juga tersedia melalui program kas keliling 'Serunai' pada 15-20 Desember 2024.

"Kami memperkirakan adanya kenaikan permintaan uang tunai selama periode Nataru. Namun, akselerasi transaksi nontunai yang terus meningkat menjadi salah satu faktor yang menahan kenaikan tersebut," jelas Junanto, Minggu (22/12/2024).

Secara nasional, BI menyiapkan Rp 133,7 triliun uang tunai untuk diedarkan ke berbagai wilayah, termasuk Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Bali-Nusa Tenggara.

Sementara itu, tren transaksi nontunai di Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang 2024. Pengguna Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) tercatat mencapai 1,3 juta orang hingga November 2024, naik dari 1,13 juta pada 2023.

"Sementara nominal transaksi QRIS mencapai Rp 4,17 triliun hingga Oktober 2024, melonjak 254% dibandingkan tahun sebelumnya," katanya.

Selain QRIS, nominal transaksi BI-FAST juga mencatat pertumbuhan signifikan, mencapai Rp 322 triliun hingga November 2024, meningkat dari Rp221 triliun pada 2023.

"Peningkatan ini diperkirakan terus berlanjut, terutama selama masa liburan akhir tahun, " timpalnya.

Kemudian untuk daya beli masyarakat di Lampung menunjukkan tren positif seiring dengan meningkatnya harga komoditas ekspor seperti minyak kelapa sawit dan kopi robusta.

Nilai Tukar Petani (NTP) yang tetap berada di atas 100 juga menjadi indikasi bahwa pendapatan petani lebih besar dibandingkan pengeluarannya.

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri memang pelemahan daya beli terjadi pada beberapa kelompok masyarakat. Serta aktivitas ekonomi yang berangsur normal menjadi pemicu melemahnya lonjakan besar permintaan pada sektor-sektor berbasis mobilitas dan telekomunikasi.

"Selain itu, keleluasaan dalam beraktivitas juga menurunkan permintaan telekomunikasi yang sebelumnya melonjak tinggi pada tahun 2021 2022. Hal ini menuntut adanya inovasi dari pelaku usaha pada sektor perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi untuk kembali meningkatkan pendapatannya, " ungkapnya.

Selanjutnya, tantangan ekonomi terutama dengan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025 yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa.

Meski demikian, BI optimis bahwa daya beli masyarakat yang membaik dapat mendukung pemulihan ekonomi.

"Kita perlu memperkuat sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat untuk mendorong inovasi dan menjaga momentum pemulihan ekonomi menuju tahun 2025,” tutup Junanto. (*)