Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD demi efisiensi anggaran, tak pelak wacana itu menuai beragam tanggapan.

Dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam, 12 Desember 2024, Prabowo menilai Pilkada langsung menghabiskan biaya besar yang seharusnya dapat digunakan untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat kecil.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPR ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya bener nggak?" ujar Prabowo.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik sekaligus Akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung (UML), Candrawansah, mengungkapkan pentingnya Pilkada langsung dalam memperkuat demokrasi lokal. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah merupakan elemen penting yang tidak dapat diabaikan demi alasan efisiensi semata.

"Masyarakat juga dapat mendorong transparansi pemilihan melalui mekanisme yang bisa dipelajari dan menjadi dasar yang dapat diketahui secara umum sehingga terpilihnya sesuai dengan suara terbanyak," ujar Candrawansah. Senin (16/12/24).

Menurutnya, Demokrasi adalah jalan memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih langsung pemimpin mereka. Menurutnya, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dianggap tidak memiliki urgensi yang kuat. Candrawansah mengingatkan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan hak rakyat dalam berdemokrasi.

Sementara, Dedi Hermawan, Pengamat Politik dari FISIP Universitas Lampung mengatakan, pendapat Prabowo mengenai pilkada dipilih oleh DPRD harus meminta pendapat rakyat tentang masa depan pilkada dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat lokal di masa depan.

"Harus dikaji apa kelebihan dan kekurangan dari pilkada serentak melalui pemilihan langsung dibandingkan dengan pemilihan melalui DPRD. Memastikan legitimasi publik adalah elemen mendasar untuk mengevaluasi pilkada langsung dan usul perbaikan sistem pilkada kedepannya," tegasnya. (*)