Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus menginspeksi keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang telah lama dibentuk, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni mengatakan, jika hal tersebut dinilai akan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. 

"Kita memastikan bahwa isu kemiskinan menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD 2026. Muatan substansi pengentasan kemiskinan tetap harus masuk ke dokumen perencanaan, mulai dari penyebab hingga strategi yang diterapkan," kata Elvira saat dimintai keterangan, Kamis (5/12/2024). 

Menurutnya, program perlindungan sosial yang telah digulirkan oleh Pemprov Lampung sejauh ini diakui berjalan cukup baik, namun upaya untuk mengangkat masyarakat miskin keluar dari kemiskinan dinilai masih belum terpadu.

"Hal ini lah yang menjadi tantangan besar dan memerlukan perhatian yang lebih, terutama dalam keberhasilan implementasi di lapangan dan ini akan terus kita upayakan peningkatan nya," tuturnya. 

Elvira mengatakan jika salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat dan diharapkan berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan adalah program makan bergizi gratis.

Menurutnya program tersebut tidak hanya diharapkan meningkatkan pendidikan dan kesehatan generasi penerus serta mencegah stunting, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. 

"Produk-produk lokal seperti beras, sayuran, dan lauk pauk kan dihasilkan dari petani setempat, ini akan menjadi bagian dari rantai pasokan, sehingga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat desa," tuturnya. 

Selain itu, program makan bergizi gratis juga diharapkan dapat mendorong peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa untuk menggerakkan perekonomian lokal melalui penyediaan bahan pangan berkualitas.  

"Kita juga terus mengaktifkan pemanfaatan aplikasi Sepakat berbasis data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Jika akses ini sudah tersedia, setiap perangkat daerah maka akan mampu melaksanakan program dengan lebih tepat sasaran karena berbasis data by name by address," jelasnya.  

Elvira mengatakan jika tren penurunan angka kemiskinan di Lampung terus terjadi. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan berada di angka 10,69 persen, sementara kemiskinan ekstrem turun hingga 0,9 persen. 

Sementara itu berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung pada Maret 2024 sebesar 941,23 ribu orang, menurun 29,4 ribu orang terhadap Maret 2023 dan menurun 54,36 ribu orang terhadap September 2022.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebanyak sebesar 8,18 persen, dibandingkan Maret 2023 meningkat sebesar 0,16 persen atau 11,1 orang, dari 232,96 ribu orang menjadi 244,04

Sementara, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,97 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,68 persen atau 40,5 ribu orang, dari 737,71 ribu orang menjadi 697,19 ribu.

Garis kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp586.551/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp438.079 (74,69 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp148.472 (25,31 persen). (*)