Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dengan dikawal sebanyak 20 unit kendaraan dari Polresta Bandar Lampung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung mulai mendistribusikan logistik surat suara, Minggu (24/11/2024).

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras mengatakan, hari ini Polresta Bandar Lampung mengawal ketat pendistribusian 2.866 kotak suara Pilkada 2024 dari gudang KPU Kota Bandar Lampung ke 20 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Kotak suara ini terdiri dari 1.433 kotak untuk Pilgub Lampung dan 1.433 kotak untuk Pilwakot Bandar Lampung," kata Abdul Waras.

Abdul Waras melanjutkan bahwa pengamanan melibatkan 20 unit kendaraan pengawal truk pengangkut logistik serta dukungan personel Kodim.

"Hari ini, kami mulai mengamankan dan mengawal proses distribusi logistik Pilkada ke 20 kecamatan. Pengamanan juga kami lakukan selama 24 jam penuh di tempat penyimpanan logistik di PPK,” jelasnya.

Tahap ini menjadi bagian penting dari persiapan Pilkada 2024. Dengan pengawalan ketat dan sinergi seluruh elemen, distribusi logistik diharapkan berjalan lancar hingga hari pemungutan suara.

Sementara Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kelancaran dan keamanan distribusi logistik Pilkada 2024. 

"Distribusi logistik adalah salah satu elemen krusial dalam penyelenggaraan Pilkada. Kami mengajak masyarakat untuk berkolaborasi demi memastikan proses ini berjalan aman dan lancar,” ujar Helmy.

Helmy juga menjelaskan bahwa sinergi antara penyelenggara, aparat keamanan, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pesta demokrasi. 

"Polri dan TNI bekerja keras mengawal distribusi logistik ini, namun suasana kondusif harus dijaga bersama oleh semua elemen masyarakat,” tegasnya.

"Dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan Pilkada yang jujur, adil, dan damai.” tambah Helmy.

Untuk diketahui, Pelepasan logistik secara simbolis dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, didampingi oleh Komisioner KPU Bandar Lampung, Bawaslu, dan sejumlah anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. (*)