Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung membeberkan tujuh ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, dalam agenda media gathering di Hotel Radisson, Kota Bandar Lampung, pada Minggu (24/11/2024).

Menurut Iskardo, ancaman utama yang menjadi perhatian adalah politik uang. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu 2024, Lampung berada di peringkat kedua terkait potensi politik uang.

"Politik uang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Bawaslu terus berupaya memblokir kegiatan yang mengarah pada praktik ini, termasuk melalui kampung pengawasan yang melibatkan masyarakat," ungkap Iskardo.

Ia menambahkan, Bawaslu juga memperkuat kampanye antikorupsi pemilu dengan alat peraga dan sosialisasi. "Kami ingin masyarakat menjadi garda terdepan dalam menolak politik uang," tegasnya.

Adapun tujuh fokus ATHG Pilkada 2024 tersebut di antaranya :

1. Politik Uang

Bawaslu Lampung menganggap praktik politik uang sebagai ancaman besar terhadap kualitas demokrasi. Upaya pencegahan dilakukan melalui pengawasan berbasis komunitas dan edukasi masyarakat.

2. Pemilih di Daerah Khusus

Iskardo menyoroti pentingnya memastikan pemilih di daerah terpencil atau khusus dapat menggunakan hak pilihnya.

"Jangan sampai ada pemilih yang terpinggirkan. Hak pilih mereka harus terlindungi dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)," jelasnya.

3. Pengawasan Partisipatif

Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pilkada. "Prinsip LUBER dan JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) hanya bisa tercapai jika ada pengawasan partisipatif," ujarnya.

4. Hoaks dan Disinformasi

Penyebaran hoaks dianggap sebagai ancaman serius. "Kami bekerja sama dengan tim siber dan Kementerian Kominfo untuk mencegah disinformasi. Patroli siber aktif dilakukan untuk meminimalkan dampak hoaks," tambahnya.

5. Distribusi Logistik

Iskardo menegaskan pentingnya transparansi dalam proses pengadaan dan distribusi logistik pemilu. "Kami mengawasi mulai dari percetakan hingga pendistribusian ke tingkat daerah," katanya.

6. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Netralitas ASN sering terancam oleh tekanan dari atasan. Bawaslu melakukan berbagai langkah, seperti deklarasi netralitas ASN dan imbauan kepada kepala desa untuk menjaga komitmen netralitas dalam Pilkada.

7. Politik Identitas

Iskardo menilai politik identitas berpotensi memicu polarisasi di masyarakat. "Kita harus menjaga persaudaraan agar tidak terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan politik. Ini adalah ujian bagi kematangan demokrasi kita," jelasnya.

Di akhir penyampaian, Iskardo mengimbau semua pihak untuk menjaga persatuan selama Pilkada. "Jangan sampai Pilkada ini mencederai persaudaraan kita. Demokrasi harus menjadi alat pemersatu, bukan pemecah belah," pungkasnya.

Dengan langkah-langkah antisipasi ini, Bawaslu Lampung berharap Pilkada serentak 2024 dapat berlangsung lancar, aman dan berkualitas. (*)