• Sabtu, 23 November 2024

Kunjungi Lampung, Wamendagri Bima Arya Wanti-wanti ASN dan Kades Tidak Terlibat Politik

Sabtu, 23 November 2024 - 14.33 WIB
32

Wamendagri Bima Arya saat mengunjungi gudang logistik Pilkada di Bandar Lampung. Foto: Yudha/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Wakil Menteri Dalam Negri (Wamendagri) Bima Arya mengunjungi Provinsi Lampung dalam rangka melihat kesiapan gudang logistik.

Mantan Walikota Bogor ini menjelaskan, dirinya hadir di Lampung selama dua hari, pada hari pertama di Kabupaten Lampung Selatan Jumat 22 November, kemudian Sabtu 23 November di Kota Bandar Lampung.

Dalam sesi wawancara, Bima Arya mengingatkan agar aparatur sipil negara (ASN) untuk netral dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 kali ini.

"Himbauan sudah dilakukan sejak awal untuk netral dari Kemendagri, termasuk untuk Kepala Desa yang kena pasal bisa sampai pemberhentian," jelas Bima.

Dia juga mengatakan, Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran pemberhentian bantuan sosial (bansos) sementara sampai 27 November 2024.

"Kemudian, kita juga memastikan agar tidak ada langkah mutasi dan rotasi yang tidak sesuai dengan aturan kepegawaian untuk menjaga kondusifitas apalagi semua harus seizin Kemendagri," bebernya.

Bima mengaku, alasan dirinya datang ke Lampung karena memiliki kedekatan dengan Kapolda Lampung Irjend Pol. Helmi Santika, serta head to head kontestan Pilkada yang cukup memanas.

"Ya saya datang yang dekat-dekat saja, di Bogor juga kita kunjungi apalagi Kapolda ini sahabat baik. Nanti malam saya ke Flores Timur dan kita maksimalkan tiap hari kunjungan," katanya.

"Ke Bandar Lampung dan Lampung Selatan dinamikanya cukup lumayan karena ada head to head yang cukup banyak, Forkopimda juga sudah kolaborasi untuk sistemnya berjalan dengan baik," sambungnya.

Dia juga meminta kepada para honorer tidak terbuai dengan janji-janji manis calon kepala daerah untuk diangkat jadi ASN.

"Kita rapat dengan Komisi II untuk hati-hati janji pengangkatan honorer, karena bagaimanapun kita harus hargai sistem karena udah menunggu lama gak boleh disalip karena kedekatan tokoh tertentu," tutupnya. (*)