Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan memberikan makan bergizi gratis untuk 1.200 ibu hamil dan menyusui yang ada didaerah setempat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri mengatakan, jika dana yang digunakan untuk mensukseskan program tersebut merupakan insentif fiskal yang diberikan pemerintah pusat.

"Ini merupakan implementasi dari arahan Presiden Prabowo, jadi ketika Provinsi Lampung mendapatkan alokasi insentif dana fiskal stunting, arahan Pj Gubernur untuk bisa mengadakan makan bergizi bagi ibu hamil dan menyusui," katanya saat dimintai keterangan, Jum'at (15/11/2024).

Menurutnya, kegiatan makan bergizi untuk ibu hamil dan menyusui tersebut akan di pusatkan di Metro pada tanggal 22 November mendatang dan untuk daerah lainnya dilakukan secara daring.

Fitri mengatakan jika ibu hamil dan menyusui yang akan menerima program tersebut telah didata oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan masuk kedalam Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGM).

"Kuotanya 1.200 orang itu di 15 kabupaten/kota, masing-masing kabupaten/kota ada 80 orang ibu hamil dan menyusui. Data nya kita pakai data EPPGM per Oktober yang ada di Dinas Kesehatan jadi pasti data keluarga yang berpotensi stunting," tegasnya.

Menurut Fitri pemberian makanan bergizi untuk ibu hamil dan menyusui ini merupakan uji coba dan akan diberikan satu kali.

"Saat ini kita berikan satu kali karena ini masih bentuk uji coba, nanti sambil kita lihat kedepan makanisme nya seperti apa yang tepat. Karena proses intervensi stunting mulai dilakukan ketika ibu mulai hamil dan semoga ini bisa menjadi awal program makan bergizi bersama ibu hamil dan menyusui kedepan nya jadi ini launching nya," kata dia.

Pada kesempatan tersebut Fitri mengatakan jika intervensi penanganan stunting bukan hanya tugas Dinas PPPA. Intervensi stunting dari hulu hingga hilir harus dilakukan secara bersamaan dengan instansi lainnya.

"Stunting itu bukan hanya satu dinas yang melakukan intervensi, jadi intervensi nya mulai dari hulu ke hilir. Kalau dinas PPPA sebenar nya dari proses penyuluhan, pencegahan pernikahan usia anak yang jadi tanggung jawab kami. Kemudian penjarangan kelahiran untuk mencegah stunting," kata dia.

Sementara itu untuk intervensi kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, penyediaan rumah yang layak dan sehat dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya.

"Intervensi kesehatan nya dilakukan dinas kesehatan, perumahan yang layak dan sehat dilakukan dinas perumahan. Jadi memang harus semua termasuk ketersediaan pangan dan gizi. Maka ini teman-teman di sektor produksi," tuturnya.

Diberitakan sebelum nya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Kabupaten Tanggamus menerima apresiasi dari Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin berupa dana insentif fiskal stunting tahun 2024 masing-masing senilai Rp5.960.266.000 (5,9 miliar).

Dana insentif fiskal tersebut diberikan atas keberhasilannya dalam menurunkan angka stunting di daerahnya.

Penyerahan diterima oleh Penjabat (Pj) Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan dan dihadiri Pj. Gubernur Lampung, Samsudin dalam acara Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2024 di Jakarta, Rabu (4/9/2024). (*)