Kupastuntas.co, Bandar Lampung - MPR RI bekerja sama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) menggelar Forum Konsultasi Publik: Sarasehan Kehumasan dengan tema “Evaluasi Terhadap Efektivitas Layanan Penerimaan Delegasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai Aspek Pelayanan terhadap Publik di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI”, Jumat, 8 November 2024.

Acara yang dihadiri oleh 100 mahasiswa FKIP Unila ini berlangsung di Ballroom Radisson Hotel, Bandar Lampung, dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas layanan publik serta meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam pelayanan informasi dan dokumentasi.

Kegiatan dimulai pukul 08.45 wib dengan sambutan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FKIP Unila, Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., yang menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan pemerintahan.

Hermi menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami dinamika pelayanan publik dan informasi di Indonesia. “Melalui acara ini, mahasiswa dapat memperoleh wawasan langsung mengenai tantangan dan strategi peningkatan layanan publik,” ungkapnya.

Sambutan dilanjutkan Plt. Sekjen MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., yang sekaligus membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, Siti Fauziah menegaskan komitmen MPR RI dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan responsif.

“Melalui evaluasi terhadap PPID, kami berupaya meningkatkan aksesibilitas informasi publik agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas, sekaligus mendukung penguatan kapasitas kelembagaan dan layanan yang prima,” ujar Siti Fauziah.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber kompeten dari MPR RI, yaitu Yenita Revi, S.E., Kepala Subbagian Hubungan antar Lembaga, dan Djarot Widiarto, S.H., Kepala Subbagian Pembaritaan dan Layanan Informasi.

Perwakilan Unila, hadir Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd., Ketua Program Studi PPKn FKIP Unila, yang memberikan perspektif akademis mengenai pentingnya pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam lingkup pemerintahan.

Para narasumber menyampaikan materi tentang peran PPID dalam mendukung layanan informasi yang baik kepada masyarakat, prosedur pengelolaan informasi publik, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi layanan ini.

Dr. Yunisca menyampaikan, keterbukaan informasi dan kemudahan akses merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi yang perlu diwujudkan dalam setiap lembaga pemerintah.

Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana layanan PPID dan penerimaan delegasi di Sekretariat Jenderal MPR RI berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses layanan agar dapat ditingkatkan di masa depan.

Hasil evaluasi menunjukkan berbagai pencapaian positif, seperti peningkatan kecepatan proses layanan delegasi dan peningkatan aksesibilitas informasi publik melalui penggunaan saluran digital yang lebih mudah diakses masyarakat.

Hal ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI dan Unila, yang secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.

Acara ini diakhiri dengan diskusi interaktif antara narasumber dan peserta yang turut menggali lebih dalam peran PPID dalam memberikan pelayanan informasi secara efektif.

Para mahasiswa FKIP Unila yang hadir juga diajak untuk mengembangkan soft skill dan integritas mereka dalam menghadapi tantangan di dunia kerja, terutama dalam pengelolaan layanan informasi.

Siti Fauziah menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang. “Semoga sinergi ini dapat berlanjut dan memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi MPR RI dan Unila, tetapi juga bagi masyarakat secara luas,” tutup Siti Fauziah. (*)