Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut Lampung menjadi provinsi dengan tingkat inflasi bulanan tertinggi di Pulau Sumatera sebesar 0,20 persen pada Oktober 2024, dan berada di urutan ketujuh terbesar nasional.

Demikian itu disampaikan oleh Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara daring yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kemendagri, Senin (4/11/2024).

“Mesuji menjadi salah satu wilayah kabupaten/kota yang tingkat inflasi bulanan dan tahunan tertinggi di Pulau Sumatera dengan masing-masing 0,48 persen dan 2,83 persen,” jelas dia.

Amalia menerangkan, inflasi Indonesia bulan ke bulan di angka 0,08 persen, dan tahun ke tahun 1,71 persen.

Dari segi provinsi, 28 provinsi mengalami inflasi, dan sepuluh provinsi mengalami deflasi pada bulan ke bulan. Deflasi terdalam dialami oleh Maluku Utara -1,05 persen dan inflasi tertinggi berada di Maluku 0,65 persen.

Menurut Kepala BPS Provinsi Lampung, Atas Parlindungan Lubis, komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi bulan ke bulan pada Oktober 2024, antara lain bawang merah, tomat, daging ayam ras, emas perhiasan.

“Selanjutnya cumi-cumi, ikan nila, beras, minyak goreng, bawang putih, kacang panjang, telur ayam ras, udang basah, sigaret kretek mesin (skm), tarif gunting rambut pria, baju muslim wanita, dan klengkeng,” bebernya.

Atas juga menyebutkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi bulan ke bulan antara lain, cabai merah, bensin, ayam hidup, terong, dan kentang, cabai rawit, anggur, cabai hijau, angkutan udara, ikan layang/ikan benggol, susu cair kemasan, hand body lotion, dan ketimun.

Menanggapi perkembangan inflasi, Pj Gubernur Lampung Samsudin menginstruksikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dan dinas terkait agar terus menjaga inflasi di Lampung.

"Pemprov Lampung akan terus menjaga inflasi agar selalu terkendali, seluruh jajaran OPD terkait agar terus memperhatikan di lapangan dan lakukan intervensi bila diperlukan untuk pengendalian inflasi," kata Samsudin baru-baru ini.

Samsudin berujar, langkah-langkah pengendalian yang berkesinambungan diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.

“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk berkoordinasi dengan semua pihak dalam memastikan ketersediaan dan distribusi pasokan bahan pokok, serta mengantisipasi potensi gangguan yang dapat memicu inflasi,” tandasnya. (*)