Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Arinal Djunaidi-Sutono (Ardjuno) berkomitmen mewujudkan Provinsi Lampung lebih sejahtera dan berkeadilan ke depan. Sementara Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela berjanji memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat Lampung.

Hal itu terungkap dalam debat publik kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung tahun 2024 dengan tema “Hukum, Pemerintahan, Sosial dan Budaya”  yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung di Hotel Novotel, Bandar Lampung, pada Sabtu (2/11/2024) malam.

"Di bawah kepemimpinan Arinal Djunaidi sebagai Gubernur Lampung periode 2019-2024, perubahan nyata terlihat dari berbagai kebijakan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat," kata Arinal.

Arinal mengatakan, selama lima tahun menjabat, pihaknya menerima 159 penghargaan. Penghargaan ini mencerminkan apresiasi atas upaya memajukan Provinsi Lampung di berbagai bidang, termasuk infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas daerah.

"Tidak hanya sebagai prestasi, penghargaan ini menjadi tanggung jawab untuk terus berinovasi dan mempersembahkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat Lampung," tuturnya.

Menurut Arinal, landasan pemerintahan yang kuat adalah hukum yang adil dan tegak untuk semua kalangan. “Selama masa pemerintahan kami menunjukkan perhatian besar dalam memperkuat keadilan hukum bagi rakyat,” ujarnya.

"Kami memahami bahwa kepastian hukum tidak hanya sekadar melindungi masyarakat, tetapi juga menciptakan birokrasi yang transparan. Untuk itulah, sistem bantuan hukum diperkuat, khususnya bagi masyarakat tidak mampu, sehingga setiap warga yang membutuhkan akses keadilan dapat memperoleh haknya tanpa diskriminasi," lanjut Arinal.

Arinal mengatakan, selama ini program pendampingan hukum yang dijalankan termasuk mendampingi masyarakat desa yang menghadapi konflik agraria. Pendampingan ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menjaga stabilitas sosial. “Kedepan, kami akan terus memperkuat sinergi dengan lembaga hukum untuk menciptakan sistem yang bersih dan bebas korupsi, sehingga keadilan dapat dirasakan seluruh rakyat Lampung," paparnya.

Arinal juga menyampaikan bahwa pemerintahan yang responsif dan transparan adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Lampung telah membangun tata kelola birokrasi yang profesional dan bersih dari korupsi.

"Salah satu langkah nyata adalah rekrutmen berbasis kompetensi dan terbuka di seluruh lini pemerintahan, sehingga aparatur bekerja dengan integritas tinggi, melayani masyarakat dengan tulus dan ikhlas. Kami, pasangan Ardjuno, berkomitmen melanjutkan reformasi ini," tegasnya.

Arinal mengungkapkan, pihaknya memahami betapa pentingnya pelayanan yang cepat dan akurat. Oleh karena itu, digitalisasi layanan publik akan terus diperluas demi meningkatkan akuntabilitas.

Selain itu, pihaknya akan memperbanyak pelatihan SDM (sumber daya manusia) di daerah-daerah terpencil, dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan berkualitas tanpa harus meninggalkan daerah asal mereka.

Di bidang sosial, kata Arinal, aspek kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama. Menurutnya, pandemi Covid-19 memberikan pukulan keras bagi perekonomian Lampung. Namun berkat kerja sama yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, berbagai program bantuan sosial telah tersalurkan dengan baik. Bantuan ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga bertujuan memastikan ekonomi tetap berputar dan masyarakat tetap produktif.

"Kami percaya bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Lampung. Oleh karena itu, kami berkomitmen memperkuat program pemberdayaan UMKM melalui perluasan akses pembiayaan dan pelatihan. Dengan begitu, UMKM Lampung akan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Program Kartu Petani Berjaya juga akan terus diperkuat agar para petani memiliki akses pasar yang lebih baik serta harga yang stabil, sehingga kesejahteraan mereka semakin terjamin," paparnya.

Pada bidang budaya, kata Arinal, pihaknya berkomitmen melestarikan warisan dan mengembangkan pariwisata berbasis budaya.

"Lampung adalah provinsi dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Budaya adalah identitas kita, dan menjaga identitas ini adalah komitmen kami. Selama masa kepemimpinan Arinal Djunaidi, berbagai upaya pelestarian dan promosi budaya telah digalakkan, termasuk melalui festival budaya yang menarik wisatawan. Langkah-langkah ini membangun Lampung sebagai destinasi wisata budaya yang kuat dan menghidupkan ekonomi desa," ujarnya.

"Kami akan terus membangun desa-desa wisata berbasis budaya, dimana masyarakat lokal menjadi aktor utama dalam pengembangan pariwisata. Ini bukan hanya tentang peningkatan ekonomi desa, tetapi juga tentang menjaga dan menghormati warisan budaya kita. Bersama industri pariwisata, kami akan memperkuat infrastruktur, akses transportasi, serta memperkenalkan keindahan dan kearifan lokal Lampung di tingkat nasional dan internasional," sambungnya.

Arinal mengajak seluruh pihak tetap menjaga kondusifitas pesta demokrasi lima tahunan ini. Menurut Arinal, Pilkada bukanlah ajang menghalalkan segala cara. Pilkada tinggal 25 hari lagi, tetapi persaudaraan akan berlangsung selamanya.

"Bapak, ibu, serta seluruh masyarakat Lampung, pada 27 November 2024, anda akan menentukan arah masa depan Lampung. Kami, Arinal Djunaidi dan Sutono pasangan Ardjuno hadir dengan pengalaman, bukti nyata, dan komitmen melayani rakyat Lampung dengan sepenuh hati," bebernya.

"Pada tahun 2023, Wakil Gubernur Ibu Chusnunia Chalim, kakak dari calon wakil gubernur nomor urut 2 Jihan, mengundurkan diri satu tahun sebelum masa jabatannya berakhir untuk maju sebagai calon anggota DPR RI. Meski ditinggalkan, kami bersama OPD tetap menjaga stabilitas pemerintahan dan melanjutkan program pembangunan," sambung Arinal.

"Lampung kaya budaya dan keberagaman dengan 9,2 juta penduduk dari berbagai suku, adat, agama, dan budaya. Keberagaman ini adalah kekuatan kita. Kami menjaga kekayaan budaya melalui festival dan pembangunan desa wisata," bebernya.

Selain itu, Ia  ingin mengangkat Lampung sebagai tujuan wisata utama, mempromosikan destinasi seperti Pesisir Barat, salah satu destinasi selancar terbaik di dunia.

"Ke depan fokus kami adalah membangun dari desa. Dengan memperkuat ekonomi pedesaan, mendukung UMKM, meningkatkan akses pasar dan infrastruktur, kami ingin masyarakat pedesaan merasakan manfaat pembangunan. Kami juga akan memperbaiki irigasi untuk mendukung pertanian berkelanjutan," imbuhnya.

Arinal juga berkomitmen mendukung program-program pemerintah pusat dan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita ingin menjadikan Indonesia berdaulat di bidang pangan, dengan Lampung sebagai provinsi pertama yang mendukung kedaulatan pangan," ucapnya.

Menurut Arinal, dalam mencegah praktik-praktik korupsi, sosok pemimpin mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi harus menjadi teladan.

"Kalau pemimpinnya tidak melakukan hal-hal yang negatif dan tidak memberikan kesempatan atau tidak mengajak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan agama Islam, maka korupsi tidak akan terjadi," kata Arinal.

Menurut Arinal, upaya yang akan dilakukan ketika terpilih kembali sebagai Gubernur, ia akan memberikan insentif yang formal dan diakui oleh hukum. Hal ini untuk mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi.

"Selanjutnya, upaya yang kedua, ekonomi kerakyatan harus kita bangkitkan dan tingkatkan. Untuk memberantas korupsi dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Calon Wakil Gubernur nomor urut 1, Sutono menambahkan, pihaknya ingin menjadikan Provinsi Lampung sebagai daerah layak anak yang dapat dilakukan apabila gizi anak-anak juga terpenuhi.

"Anak adalah masa depan bangsa, mereka harus diberikan gizi yang baik dan diberikan keleluasaan. Program yang sudah baik akan dilanjutkan. Ardjuno harus memberikan ruang kepada anak baik untuk mendapatkan asupan gizi, kesehatan dan lainya,” jelas Sutono.

Calon Gubernur Lampung nomor urut 2, Rahmat Mirzani Djausal dalam pernyataannya menegaskan bahwa pemerintah mesti berperan sebagai pelayan rakyat. Bukan sekadar pemegang kekuasaan. 

“Bagi kami, Mirzani-Jihan, pemerintah harus melayani rakyat dengan sepenuh hati," tegas Mirzani. Menurut dia, pemerintah harus bisa menjamin kepastian hukum dan memberikan pelayanan publik yang prima.

Kemudian memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, TNI-Polri, serta membuka dialog yang terbuka dengan masyarakat.

Terkait reformasi birokrasi, Mirzani mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penyederhanaan agar lebih melayani masyarakat. 

"Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membuat birokrasi yang ribet. Harus beri pelayanan terbaik untuk rakyat kita. Kami mendukung penuh pernyataan ini dan siap mewujudkan birokrasi yang berintegritas,” tandasnya.

Selain itu, Mirzani akan memberikan perhatian khusus terkait peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Lampung. Dengan jumlah lebih dari 100 ribu orang, ASN harus menjadi teladan dalam melayani serta mengabdi pada masyarakat. 

Lebih lanjut Mirza juga menegaskan komitmen dalam mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat di Lampung. 

Mirzani berjanji menjamin kesempatan yang setara dalam pemenuhan hak dasar, tanpa diskriminasi, bagi seluruh kelompok masyarakat. Termasuk bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

“Bagi kami, keadilan sosial adalah hak setiap masyarakat. Kami bertekad untuk memperjuangkannya di Lampung,” papar Mirzani.

Mirzani juga menekankan pentingnya keberagaman budaya di Lampung untuk menjadi rumah bagi banyak suku. 

“Kami, Mirzani-Jihan, siap memperkuat dan memajukan nilai-nilai budaya yang ada di sini untuk menjaga identitas dan kearifan lokal masyarakat Lampung,” tandasnya.

Mirzani menegaskan bahwa kepastian hukum, integritas pemerintah, dan kehidupan sosial harmonis merupakan fondasi pembangunan yang lebih baik di Lampung. 

Calon Wakil Gubernur Nomor urut 2, Jihan Nurlela Chalim menambahkan bahwa pengembangan investasi sangat penting bagi Lampung, dan harus mengacu pada peraturan.

"Tentu dalam mengambil kebijakan publik harus bermanfaat bagi masyarakat luas dan rakyat. Output harus dilengkapi dengan transparansi dan akuntabilitas. Uji publik harus baik. Hal ini menjadi nilai keberhasilan peraturan dalam mengambil keputusan," kata Jihan.

Jihan menyampaikan, rasa prihatinnya karena program bantuan sosial dalam pendistribusiannya masih banyak mengalami masalah.

"Masalah inilah yang perlu kedepan ketika Mirzani dan Jihan menjadi pemimpin Provinsi Lampung harus secara bersama-sama memitigasi sebagai kepala daerah untuk mengatasi masalahnya," jelasnya.

Menurut Jihan, dalam pendistribusian logistik sangat dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan stakeholder-stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan dalam distribusinya. 

"Kita harus secara bersama-sama untuk memastikan distribusi bantuan sosial sampai ke tangan masyarakat dengan tepat waktu dan tepat sasaran," jelasnya.

Jihan mengatakan, untuk memastikan distribusi bansos ini tepat sasaran, pihaknya akan melakukan inovasi berupa tata kelola data.

"Masalah data kerap kali muncul dalam distribusi bantuan sosial. Ini yang menjadi salah satu masalah karena data masih banyak sekali carut marut. Yang harusnya sudah tidak ada, namun di dalam data masih tercantum," ujarnya.

Jihan juga mengatakan, dalam distribusi bantuan sosial ini juga diperlukan sistem digitalisasi dan harus sampai ke pelosok-pelosok desa. (*)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Senin 4 November 2024 dengan judul “Arinal Akan Bawa Lampung Lebih Sejahtera dan Adil”