Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Calon kepala daerah (Cakada) Provinsi Lampung, nomer urut 2, Rahmat Mirzani Djausal (RMD) dan Jihan Nurlela Chalim dalam berbagai kesempatan kampanye kerap menyebut-nyebut nama Presiden Prabowo Subianto.

Mirza menyebut bahwa dalam Pilpres 2024 yang lalu, hampir 70 persen masyarakat Lampung memilih Prabowo Subianto sebagai Presiden.

Dirinya ingin menuntaskan harapan masyarakat Lampung kepada Prabowo dengan menjadi Gubernur Provinsi Lampung, agar program pemerintah pusat dapat tersalurkan dengan baik.

Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila), Bendi Juantara menjelaskan, meskipun dalam Pilpres 2024 banyak masyarakat Lampung memilih Prabowo, hal itu belum tentu berjalan lurus dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

"Tentu pilihan presiden dan pilihan kepala daerah bisa akan berbeda, artinya tinggal kembali lagi opsi mana yang paling dominan pemilih dalam menentukan pilihan, apakah opsi track record calon, program visi misi yang diusulkan, atau faktor pengaruh lainnya, akan semakin kompleks pendekatan kandidat ini nanti menjelang akhir masa kampanye,” kata Bendi, saat dimintai keterangan, Selasa (29/10/2024).

Menurut Dosen Ilmu Pemerintahan ini, materi yang disampaikan oleh RMD sebagai presiden pilihan Prabowo merupakan bagian dari usaha mempengaruhi pemilih.

Relasi pemilih pada Pilpres yang lalu kecendrungan memilih Prabowo Gibran diharapkan dapat brace atau kemenangan kedua kali di Lampung dengan memilih RMD - Jihan.

"Faktor RMD kemarin prestasi di level daerah ini keringat RMD, karena gak semua daerah di Indonesia berhasil memenangkan Prabowo - Gibran,” jelasnya.

"Sebagai pendatang baru, RMD sudah maksimal mencoba membangun komunikasi politik ke masyarakat, terlebih faktor dukungan KIMPLUS pada pusat adalah bagian kelebihan dari RMD, sehingga ini juga jadi opsi tambahan untuk bisa merebut hati pemilih,” bebernya.

Sementara pengamat politik FISIP Unila, Dedi Hermawan menilai, konstelasi Pilkada 2024 calon Kada saling berkompetisi untuk memenangkan persaingan menjadi gubernur terpilih. Maka pemilih haruslah cerdas menentukan pilihannya.

"Oleh karena itu, semua strategi dan taktik digunakan untuk memenangkan pilkada. Itulah yang dilakukan setiap paslon, termasuk memanfaatkan nama besar presiden Prabowo dan mungkin tokoh lainnya. Para pemilih harus cerdas dan kritis, sehingga dapat menentukan pilihan berdasarkan alasan yang logis,” katanya.

Dosen Ilmu Adminstrasi Negara FISIP Unila ini menilai, penggunaan nama Presiden dalam kampanye Pilkada tidak sejalan dengan demokrasi substansial.

"Ya itulah strategi pemenangan, tentu dalam konteks demokrasi yang substansial ini tidak sejalan, karena demokrasi yang substansial mendorong tumbuhnya adu gagasan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebatas jualan nama besar tokoh,” pungkasnya. (*)