Kupastuntas.co, Metro - Akademisi Universitas Muhammadiyah Metro menilai debat kandidat calon Walikota (Cawalkot) Metro memiliki pengaruh yang kecil pada elektabilitas. Meskipun begitu, akademisi juga menyebut bahwa kegiatan debat kandidat merupakan sarana untuk mengedukasi publik terkait program pasangan calon (Paslon) pada Pilkada.

Hal itu disampaikan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Metro, Bambang Suhada. Dirinya menerangkan bahwa debat kandidat ini dapat menjadi ajang adu program solutif atas problematika kekinian yang dirasakan masyarakat.

"Debat itu kan sarana untuk mengedukasi publik terhadap program-program solutif atas problematika kekinian yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karenanya, dalam debat nanti tidak boleh sama pendapatnya," kata dia, Selasa (22/10/2024).

"Terkadang kita lihat dalam debat malah saling memuji atau bilang setuju dengan pemikiran paslon lain, kalo debat ya pendapatnya harus berbeda," imbuhnya.

Dirinya mengungkapkan bahwa, pelaksanaan debat kandidat tidak terlalu siginifikan dalam mempengaruhi elektabilitas calon.

"Pada hakekatnya, debat tidak terlalu siginifikan mempengaruhi elektabilitas calon,kecil pengaruhnya pada elektabilitas paslon. Namun demikian dengan debat masyarakat akan menilai mana yang rasional, dan mana yang tidak rasional," ujarnya.

Bambang menyebut, debat kandidat calon Walikota memiliki urgensi agar masyarakat tidak beli kucing dalam karung.

"Debat memiliki urgensi, selain peraturan mengharuskan adanya debat, debat kan masyarakat tidak beli kucing dalam karung, gak jelas track record paslon. Dengan debat ada kejelasan siapa dan bagaimana paslon tersebut akan membawa masyarakat ke arah dan tujuan yang diharapkan masyarakat," jelasnya.

Menurut Bambang, materi debat sebaiknya diarahkan ke tema-tema terkait masalah perkotaan, diantaranya ialah persoalan infrastruktur hingga kesejahteraan masyarakat.

"Untuk materi debat sebaiknya diarahkan pada tema-tema terkait masalah perkotaan. Sistem drainase, kemacetan, transportasi umum, penanganan kriminalitas, kemiskinan, pengangguran, dan investasi serta ketimpangan ekonomi," tandasnya. (*)