Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Calon Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan program kerja Presiden Prabowo Subianto di Lampung, termasuk hilirisasi dan industrialisasi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian Lampung.

“Alhamdulillah, Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Kami siap menjalankan program kerja Presiden di Lampung, terutama di sektor hilirisasi dan industrialisasi,” ujar Rahmat Mirzani Djausal, Minggu (20/10/2024).

Rahmat Mirzani Djausal, yang akrab disapa Mirza, menyebut bahwa Prabowo menjadikan Lampung sebagai salah satu pusat hilirisasi dan industrialisasi. Hal ini sejalan dengan komitmen Prabowo terhadap dukungan besar masyarakat Lampung yang mencapai hampir 70% dalam Pilpres 2024.

Mirza menekankan pentingnya hilirisasi berbasis pertanian untuk meningkatkan perekonomian lokal, sehingga Lampung tidak hanya menjadi penghasil bahan baku, tetapi juga dapat mengolah dan meningkatkan nilai produk hasil pertanian.

“Prabowo memilih saya sebagai calon gubernur untuk memastikan adanya sinkronisasi antara pembangunan Lampung dan program pemerintah pusat,” tambah Mirza.

Pada Pilkada 27 November 2024 mendatang, Mirza akan berpasangan dengan dr. Jihan Nurlela sebagai calon wakil gubernur. Dalam kampanye, pasangan Mirza-Jihan sering menyampaikan bahwa mereka adalah kepanjangan tangan Presiden Prabowo dalam menjalankan program pembangunan di Lampung.

Menurut Mirza, Lampung memerlukan dukungan dari pemerintah pusat untuk menangani masalah infrastruktur, seperti jalan rusak, yang tidak dapat diatasi hanya dengan APBD. Sebagai contoh, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengucurkan lebih dari Rp800 miliar untuk pembangunan infrastruktur Lampung.

“Masalah jalan rusak di Lampung sangat mendesak, namun APBD yang terbatas membuat perbaikannya sulit,” tegas Mirza.

Dalam pidato perdananya, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa subsidi dan bantuan pemerintah harus sampai ke rakyat yang membutuhkan, dan ini memerlukan pengawasan ketat serta pemanfaatan teknologi digital agar penyaluran tepat sasaran. (*)